MPR Laporkan Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk PPHN

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Raktat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, memastikan pihaknya siap menggelar Sidang Tahunan MPR 2022 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

"MPR RI siap melaksanakan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI mulai pukul 09.30 WIB," jelasnya saat acara Konferensi Pers Sidang Tahunan 2022, di Jakarta, Senin (15/8).

Bambang menuturkan, acara dimulai dengan pembukaan, pengantar sidang ketua MPR, dan ketua DPR untuk mendengarkan pidato dalam rangka HUT Ke-77 RI dari Presiden Joko Widodo. Presiden juga akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

Dia menambahkan, setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, acara akan dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI. Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dan dilanjutkan Pidato Presiden Jokowi Menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan.

"Dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut Presiden Joko Widodo akan membacakan nota keuangan," jelas Bambang.

Dia menuturkan, Presiden akan menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung kepada Ketua DPR RI. Selanjutnya terdapat Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung serta Surat Permintaan Pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI.

"Acara Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama, dan Rapat Paripurna DPR tersebut direncanakan selesai pukul 15.07 WIB," tandasnya.

Dasar Hukum

Bambang Soesatyo mengatakan dalam Sidang Tahunan MPR RI nanti lembaga ini akan menyampaikan laporan pembentukan Panitia Ad Hoc yang bertugas menyusun substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Pertama, MPR RI akan melaporkan urgensi Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan perkembangannya," jelas Bambang Soesatyo.

Menurut dia, MPR RI akan melaporkan bahwa Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan fraksi-fraksi dan kelompok DPD RI setuju dan sepakat membentuk Panitia Ad Hoc, serta pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna MPR RI pada awal September 2022.

Dia menjelaskan Panitia Ad Hoc bertugas menyusun substansi PPHN dan mencari bentuk dasar hukum yang diputuskan pada Rapat Paripurna MPR RI berikutnya.

"Ada dua pilihan, menghadirkan PPHN dengan Ketetapan MPR, itu di bawah UUD 1945, namun di atas UU. Kedua melalui UU, namun ini dikhawatirkan tidak menemukan periodesasi Presiden berikutnya," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, Badan Pengkajian MPR menemukan jalan yang mengacu pada urgensi ketatanegaraan dan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, dan DPD RI (MD3) Pasal 100 ayat 2, yaitu MPR dapat mengeluarkan keputusan yang mengikat dalam dan keluar melalui konvensi ketatanegaraan.

Dia menjelaskan untuk konvensi ketatanegaraan tersebut, Panitia Ad Hoc mengundang ahli dan akademisi untuk merumuskan karena dibutuhkan kesepakatan bersama untuk musyawarah mufakat elemen bangsa.

"Kenapa PPHN penting karena dalam pembicaraan kami dan Presiden merasakan bahwa setiap pergantian kepala daerah dan Presiden sering terjadi stagnasi atau tidak ada kelanjutan program yang sudah dilaksanakan periode lalu," katanya.

Menurut dia, langkah tersebut agar negara Indonesia tidak seperti "nari poco-poco", yaitu tidak maju atau jalan di tempat. Karena itu, dia menilai dibutuhkan kedewasaan dalam politik dan demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa, bukan ego sektoral dan kelompok.

Bamsoet mengatakan dalam Sidang Tahunan, MPR RI akan menyoroti terkait pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi krisis global, khususnya pasca-Covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan persaingan dagang antara Taiwan dan Tiongkok.

Menurut dia, Indonesia perlu mengantisipasi kekuatan APBN untuk menopang ekonomi global karena meskipun risiko inflasi kecil namun harus waspada khususnya terkait data Bank Dunia dan Dana Keuangan Internasional (IMF) terkait 66 negara akan mengalami kebangkrutan.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan, Sidang Tahunan ini merupakan Sidang Tahunan pertama yang akan dihadiri oleh seluruh anggota DPR RI setelah selama pandemi Covid-19 diselenggarakan secara terbatas. Mengingat situasi saat ini yang masih masa pandemi, protokol kesehatan secara ketat pun akan tetap diterapkan pada sidang tahunan kali ini.

Sidang Tahunan 2022 akan dihadiri oleh 575 anggota DPR RI, 134 anggota DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan pimpinan Lembaga Tinggi Negara.