![MPR Laporkan Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk PPHN](https://koran-jakarta.com/images/article/mpr-laporkan-pembentukan-panitia-ad-hoc-untuk-pphn-220815211854.jpg)
MPR Laporkan Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk PPHN
![MPR Laporkan Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk PPHN](https://koran-jakarta.com/images/article/mpr-laporkan-pembentukan-panitia-ad-hoc-untuk-pphn-220815211854.jpg)
Gladi Bersih Pidato Kenegaraan -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (ketiga kanan) bersama Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kanan), Arsul Sani (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kiri), Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) mengikuti gladi bersih persiapan Pidato Kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8). Gladi tersebut dilakukan untuk persiapan menjelang Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD 16 Agustus 2022.
Menurut dia, MPR RI akan melaporkan bahwa Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan fraksi-fraksi dan kelompok DPD RI setuju dan sepakat membentuk Panitia Ad Hoc, serta pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna MPR RI pada awal September 2022.
Dia menjelaskan Panitia Ad Hoc bertugas menyusun substansi PPHN dan mencari bentuk dasar hukum yang diputuskan pada Rapat Paripurna MPR RI berikutnya.
"Ada dua pilihan, menghadirkan PPHN dengan Ketetapan MPR, itu di bawah UUD 1945, namun di atas UU. Kedua melalui UU, namun ini dikhawatirkan tidak menemukan periodesasi Presiden berikutnya," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, Badan Pengkajian MPR menemukan jalan yang mengacu pada urgensi ketatanegaraan dan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, dan DPD RI (MD3) Pasal 100 ayat 2, yaitu MPR dapat mengeluarkan keputusan yang mengikat dalam dan keluar melalui konvensi ketatanegaraan.
Dia menjelaskan untuk konvensi ketatanegaraan tersebut, Panitia Ad Hoc mengundang ahli dan akademisi untuk merumuskan karena dibutuhkan kesepakatan bersama untuk musyawarah mufakat elemen bangsa.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya