Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kekayaan Alam

MPR Apresiasi Pengambilalihan Freeport

Foto : KORAN JAKARTA/M FACHRI

BAHAS FREEPORT | Dari kiri : Anggota Fraksi Hanura MPR, Inas Nasrullah Zubir, Anggota Fraksi NasDem MPR Johnny G Plate, dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) dan pengamat politik Universitas Al-A zhar Indonesia, Ujang Komarudin menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar MPR di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/10).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Anggota MPR dari Fraksi Nasdem, Johnny G Plate, menyebut renegoisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Freeport sebagai bentuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara menghormati investor asing.

Dalam diskusi dengan tema 'Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Pengelolaan Pertambangan Indonesia Berdaulat?', Johnny mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil alih Freeport. Langkah yang dilakukan dengan cara mekanisme komersiil disebut cara aman untuk menjaga kenyamanan investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia.

"Perlu tata kelola baru agar saham yang dimiliki pemerintah semakin besar", ujarnya saat menjadi pembicara dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR' yang digelar di Press Room, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, (8/10).

Dalam diskusi dengan tema 'Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Pengelolaan Pertambangan Indonesia Berdaulat?', Johnny mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil alih Freeport. Langkah yang dilakukan dengan cara mekanisme komersiil disebut cara aman untuk menjaga kenyamanan investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia. "Bukan dengan cara mekanisme politik", ujarnya.

Ia mengakui, Freeport merupakan masalah yang panjang sejak pembebasan Papua. Disebut tak mudah melakukan renegoisasi. Untuk itu dirinya memuji apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Disebut langkah pemerintah itu tak hanya pada Freeport namun juga pada Blok Mahakam dan Blok Rokan.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top