MPR Apresiasi Pengambilalihan Freeport

JAKARTA - Anggota MPR dari Fraksi Nasdem, Johnny G Plate, menyebut renegoisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Freeport sebagai bentuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara menghormati investor asing.

Dalam diskusi dengan tema 'Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Pengelolaan Pertambangan Indonesia Berdaulat?', Johnny mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil alih Freeport. Langkah yang dilakukan dengan cara mekanisme komersiil disebut cara aman untuk menjaga kenyamanan investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia.

"Perlu tata kelola baru agar saham yang dimiliki pemerintah semakin besar", ujarnya saat menjadi pembicara dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR' yang digelar di Press Room, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, (8/10).

Dalam diskusi dengan tema 'Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Pengelolaan Pertambangan Indonesia Berdaulat?', Johnny mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil alih Freeport. Langkah yang dilakukan dengan cara mekanisme komersiil disebut cara aman untuk menjaga kenyamanan investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia. "Bukan dengan cara mekanisme politik", ujarnya.

Ia mengakui, Freeport merupakan masalah yang panjang sejak pembebasan Papua. Disebut tak mudah melakukan renegoisasi. Untuk itu dirinya memuji apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Disebut langkah pemerintah itu tak hanya pada Freeport namun juga pada Blok Mahakam dan Blok Rokan.

"Ini merupakan jawaban kepada publik terhadap keinginan untuk mengelola sendiri sumber daya alam yang ada," terangnya.

Johnny mengatakan, dari waktu ke waktu kebutuhan energi semakin meningkat. Selama ini energi yang ada dipenuhi dari fosil sehingga sumber energi fosil yang ada harus memerlukan pengelolaan yang bagus.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi, bangsa ini memiliki keterbatasan produksi. Untuk mencukupi kebutuhan, Johnny mengakui perlu impor. Agar tak terlalu tergantung pada luar maka dirinya menyatakan perlu strategi, perlu memberi ruang, untuk mengeksplorasi sumber-sumber yang ada.

Dalam iklim investasi global, disebut suasana ekonomi dunia tak berpihak pada iklim investasi di Indonesia. Untuk itu perlu adanya stabilitas politik. Pemilu 2019 disebut sebagai titik acuan dalam masalah stabilitas politik.rag/AR-3