Moratorium Pemekaran Didesak untuk Dibuka

Selanjutnya Benny Rhamdan membeberkan alasan pemerintah dalam memoratorium pemekaran adalah ketiadaan anggaran Negara membiayai DOB. Melihat hal tersebut ketua Komite I menyayangkan sikap pemerintah yang mengabaikan pemekaran untuk keadilan dan kesejahteraan daerah.

"Setiap tahun pemerintah mengucurkan dana puluhan trliliun dari APBN untuk membiayai BUMN dan anak perusahaan yang tidak menguntungkan, alangkah lebih baik untuk membiayai DOB. Dengan adanya DOB kesejahteraan akan semakin merata," lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan dari Forum Percepatan Calon DOB Majedi Effendi mengatakan hanya DPD RI yang tanggap dan peduli terhadap perjuangan DOB. Bahkan Forkonas DOB lahir dari rekomendasi DPD RI.

"Saat ini kami bersama 1600 pengurus Forkonas seluruh Indonesia yang hadir. Kami mengajak DPD RI yang peduli dengan perjuangan kami untuk menghadap dan mendesak pemerintah dan Presiden untuk segera mengesahkan payung hukum pemekaran, kami hanya minta itu segera ditandatangani," ungkapnya. sur/AR-3