Momok Rotasi Jabatan

Selain kental aroma politis, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Soal lain terkait jumlah ASN yang dirotasi begitu banyak sehingga dikhawatirkan berimbas pada kurang selektifnya memilih figur-figur yang memangku jabatan, bisa saja terkesan asal menempatkan orang untuk jabatan tertentu.

Selain itu, dalam rotasi dan mutasi tidak memiliki skala prioritas dalam pembenahan sumber daya manusia di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya. Agak aneh memang, karena masih ada jabatan pelaksana tugas (Plt).

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkan.

Jika itu dibiarkan, bakal berdampak pada penyerapan anggaran. Padahal warga Jakarta menunggu yang mau dikerjakan pemerintah ke depan untuk percepatan. Sejumlah kalangan menilai, kalau pejabatnya Plt, dikhawatirkan tidak berani mengeksekusi anggaran.

Dengan semua keanehan itu, tak heran banyak yang menilai, rotasi dan mutasi besar-besaran pegawai hanyalah untuk kepentingan sesaat. Bisa jadi hanya untuk kepentingan politis dan bisa jadi juga sebagai uji coba semata.
Halaman Selanjutnya....