Model Pengawasan Bawaslu Dinanti

JAKARTA - Panasnya pertarungan dan kompetisi justru terjadi di pemilu legislatif. Karena itu, perlu langkah strategis Bawaslu dalam membuat desain pengawasan yang efektif guna mengantisipasi kerawanan pemilu.

Pemilu legislatif 7.968 caleg DPR RI, 807 caleg DPD RI dan 22 ribuan caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang akan saling berlomba. Pindah memilih dalam satu dapil (daerah pemilihan) atau di luar dapil pun turut berkonsekuensi terhadap teknis surat suara yang akan digunakan pemilih. Belum lagi teknis penggunaan hak suaranya yang mesti menunggu jam 12.00 atau jika surat suara cadangan di TPS habis mesti mencari TPS lain.

Teknis penghitungan suara juga tak kalah rumit, selain memilih capres, ada empat jenis surat suara yang mesti digunakan untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilu serentak dengan model penghitungan hasil pemilu presiden lebih dulu akan menambah kerawanan karena perhatian publik bisa terhenti seketika begitu hasil pemilu presiden diketahui. Padahal potensi persoalan besar dalam menjaga suara pemilih, justru baru dimulai.

"Persoalan penghitungan suara pemilu akan sangat bergantung pada integritas penyelenggaranya di TPS," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Bawaslu, Thamrin, Jakarta, Senin (18/2).
Halaman Selanjutnya....