Model Pengawasan Bawaslu Dinanti

Misalkan saja pada saat Pilkada Serentak 2018 lalu, pihaknya kerap menemukan pelaku pelanggaran dalam tahapan kampanye terutama politik uang menimpa penyelenggara pemilu. Maka dari itu untuk meminta anggota Panwascam dan PPL untuk selalu membekali diri dalam setiap kegiatan pengawasan dengan baku saku aturan kampanye.

Pasalnya ungkap Fritz, politik uang kerap terjadi pada masa tenang hingga hari H pemungutan suara. Selain itu dengan serentaknya Pemilu 2019, dengan sekitar 900 ribuan TPS, ditambah 16 orang saksi dari 16 partai plus dua saksi capres/cawapres yang kesemuanya menjadi tanggungjawab Bawaslu dalam melakukan pendidikan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh Panwascam, PPL dan saksi-saksi partai.

"Makanya kami berharap penghitungan suara nanti tidak melewati waktu yang ditetapkan agar tidak meninggalkan masalah," kata Fritz.

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan menilai, banyaknya caleg di DPRD kab/kota yang kesulitan mendapat efek ekor jas walau partainya mengusung calon presiden tertentu. Hal ini berpotensi caleg tersebut akan melakukan politik uang pada saat hari pemungutan suara yang dalam hal ini integritas penyelenggara di TPS patut diperhitungkan.

Contoh, persaingan antar partai untuk saling rebutan kursi yang kerap melakukan jual beli suara di TPS. Ini jelas berbahaya, sehingga banyaknya jumlah Panwascam dan PPL diharapkan dapat mencegah hal serupa kembali terjadi.
Halaman Selanjutnya....