MK: Pengaruh "Amicus Curiae" Tergantung Otoritas Hakim

Sahabat Pengadilan

Apabila dicermati, kata Fajar, amicus curiae sejatinya diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

"Amicus curiae atau sahabat pengadilan itu ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebetulnya kalau mau dicermati. Kalau di situ 'kan hakim menggali keadilan di tengah masyarakat, intinya 'kan gitu, itu ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman," kata Fajar.

Amicus curiae, kata dia, merupakan sahabat pengadilan yang bukan menjadi pihak dalam perkara. Amicus curiae diserahkan oleh kelompok, perorangan, atau lembaga yang memiliki perhatian terhadap persidangan di MK.

"Mereka itu adalah sahabat pengadilan bukan pihak dalam perkara. Jadi, mereka bukan para pihak, melainkan adalah masyarakat yang punya kepentingan untuk menyampaikan aspirasinya," ucap juru bicara MK itu.
Halaman Selanjutnya....