Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berintegritas

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas.

Komitmen itu tertuang dalam peluncuran tahapan Pemilu 2024 pada Selasa (14/6) malam lalu. Seluruh anggota KPU, Mendagri Tito Karnavian, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua DKPP Muhammad turut serta dalam peluncuran tahapan Pemilu 2024 tersebut.

Sesuai dengan konstitusi dan mandat undang-undang, penyelenggaraan tahapan pemilu dimulai sejak 20 bulan dari hari pemungutan suara. Hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang disepakati tripartit kepemiliuan yakni penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR adalah 14 Februari 2024 untuk pemungutan suara pemilu presiden dan legislatif. Artinya, tahapan Pemilu 2024 harus sudah dimulai sejak 14 Juni 2022.

Polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat akibat dukungan pada pemilu lalu tak dapat dihindari. Pesta demokrasi usai, para elite tidak lagi dalam situasi bersaing atau berkompetisi namun masyarakat masih tetap terjebak dalam situasi yang sama. Istilah "cebong" dan "kampret" masih muncul hingga saat ini.

"Karena banyak pihak selalu menyampaikan kekhawatiran kecemasan karena polarisasi di masyarakat, pembelahan sosial politik efek dari Pemilu 2019 itu masih dirasakan sampai sekarang, oleh karena itu untuk Pemilu 2024 mari kita bersama-sama menjadikan pemilu sebagai sarana wahana integrasi bangsa," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, kemarin.
Halaman Selanjutnya....