Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berintegritas

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas.

Komitmen itu tertuang dalam peluncuran tahapan Pemilu 2024 pada Selasa (14/6) malam lalu. Seluruh anggota KPU, Mendagri Tito Karnavian, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua DKPP Muhammad turut serta dalam peluncuran tahapan Pemilu 2024 tersebut.

Sesuai dengan konstitusi dan mandat undang-undang, penyelenggaraan tahapan pemilu dimulai sejak 20 bulan dari hari pemungutan suara. Hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang disepakati tripartit kepemiliuan yakni penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR adalah 14 Februari 2024 untuk pemungutan suara pemilu presiden dan legislatif. Artinya, tahapan Pemilu 2024 harus sudah dimulai sejak 14 Juni 2022.

Polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat akibat dukungan pada pemilu lalu tak dapat dihindari. Pesta demokrasi usai, para elite tidak lagi dalam situasi bersaing atau berkompetisi namun masyarakat masih tetap terjebak dalam situasi yang sama. Istilah "cebong" dan "kampret" masih muncul hingga saat ini.

"Karena banyak pihak selalu menyampaikan kekhawatiran kecemasan karena polarisasi di masyarakat, pembelahan sosial politik efek dari Pemilu 2019 itu masih dirasakan sampai sekarang, oleh karena itu untuk Pemilu 2024 mari kita bersama-sama menjadikan pemilu sebagai sarana wahana integrasi bangsa," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, kemarin.

Integrasi bangsa dari pemilu tersebut dalam artian menjadikan pemilu sebagai ajang mencari calon pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang terbaik, tetapi persaingannya tidak menimbulkan polarisasi malah sebaliknya membuat rakyat semakin kuat dan bersatu.

Dari sisi pengawasan, Bawaslu RI pun ikut berusaha meningkatkan partisipasi pengawasan. Bawaslu membuka dan memberikan kemudahan seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat mengawasi Pemilu 2024.

Bawaslu juga memberikan dukungan kepada KPU dalam menyelenggarakan tahapan kampanye 75 hari.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Pemilu 2024 yang telah dimulai tahapannya mesti diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. "Melalui pemilu marilah kita mendengar suara, harapan, dan impian rakyat Indonesia tentang apa yang mereka ingin negara wujudkan untuk kesejahteraan hidup rakyatnya," ujar Puan.

Sistem Informasi

KPU juga tengah memperbaiki Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk mempermudah pendaftaran calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

"Kami, KPU, senantiasa memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Bapak dan Ibu pada saat pendaftaran peserta pemilu," kata Anggota KPU Divisi Teknis, Idham Holik dalam Rapat Koordinasi Integrasi dan Migrasi Data Sipol bersama perwakilan partai politik di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan Sipol merupakan salah satu fasilitas yang digunakan KPU dalam tahap pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Sebelumnya, Sipol telah digunakan oleh KPU pada Pemilu Serentak 2019.