Meski IPM Tinggi, Kemiskinan DIY di Atas Rerata Nasional

Terkendala Data

Menurut Budi, permasalahan tersebut dipicu oleh ketidaksesuaian data, perubahan kondisi masyarakatyang sebelumnya miskin menjadi tidak miskin, atau sebaliknya, serta tidak maksimalnya proses verifikasi dan validasi.

Untuk itu, lanjut Budi, diperlukan proses verifikasi ulang sesuai aturan yang berlaku guna menghindari inclusion dan exclusion error. "Verifikasi harus sesuai Permensos No 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu," katanya.

Tak hanya itu, Wakil Gubernur DIY menilai dibutuhkan strategi untuk menyeimbangkan pertumbuhan antar kabupaten/ kota.

Karenanya, menurut Paku Alam, diperlukan pemikiran tentang parameter tersendiri, termasuk local indicator untuk menghitung angka kemiskinan yang disesuaikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022. YK/E-10