Merajut Persatuan

Persaingan merebut kekuasan, baik dalam Pilpres maupun Pemililihan Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan serentak 17 April lalu, masih dalam proses penghitungan. Secara umum, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dan juga sitem penghitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya sudah bisa diketahui pasangan capres siapa yang bakal memenangkan pertrungan. Juga siapa saja para calon anggota legislatif yang bakal melenggang ke Senayan dan juga DPR tingkat I dan II di seluruh Indonesia.

Tetapi, sekali lagi, hasil resmi baru akan diumumkan KPU pada 22 Mei mendatang. Waktu menjelang 22 Mei tidak lama lagi, hanya menanti beberapa hari saja. Namun, suasana menyambut 22 Mei, sebagian masyarakat dihadapkan pada kenyataan bahwa gelagat menolak hasil Pemilu sudah dengan lantang disuarakan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, meski dengan catatan, jika penghitungan dilakukan curang.

Kekhawatiran masyarakat makin tinggi mengingat media sosial masih dijejali dengan prokontra soal klaim kemenangan. Dan yang membuat kita bertanya-tanya, akankah ada gerakan massa, yang sebelumnya bernama People Power, lalu mengubah nama gerakan menjadi Kedaulatan Rakyat.

Pemerintah dalam hal ini Kepolisian dan juga Kemenkopolhukam telah membaca gelagat akan adanya pengerahan massa pada 22 Mei untuk menentang hasil Pemilu serentak 2019. Karena itu Pemerintah mengimbau kepada masyarakat di seluruh daerah untuk tidak datang ke Jakarta pada 22 Mei. Kepala daerah juga diimbau untuk mengingatkan warganya untuk tidak berangkat ke Jakarta.

Ada alasan logis melarang masyarakat berduyun-duyun ke Jakarta menggelar demo, sebab proses penghitungan suara telah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak ada niat apalagi kesengajaan KPU untuk melakukan tindakan kecurangan. Karena itu hasil seluruh proses penghitungan berjenjang ini akan diumukan pada 22 Mei.
Halaman Selanjutnya....