Menyedihkan! Sebanyak 4.000 Tenaga Honorer Diberhentikan Secara Bertahap, Gimana Nasibnya?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung akan memberhentikan 4.000 orang tenaga honorer secara bertahap.

Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin menjelaskan pemberhentian ribuan tenaga honorer merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian PAN-RB mengurangi tenaga non-organik di pemerintahan.

"Kami dengan berat hati harus melepas 4.000 tenaga non-organik di lingkungan pemerintah provinsi ini," katanya pada Rabu (24/8) seperti dikutip Antara.

Menurutnya, pemberhentian kontrak kerja tenaga honorer didasarkan pada kebijakan dan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penghapusan Tenaga Honorer pada 2023.

"Sebagian tenaga honorer ini masih dapat bisa kami fasilitasi, namun sebagian lagi belum sehingga dapat menimbulkan peningkatan pengangguran di daerah ini," katanya.

Ridwan pun menjelaskan saat ini Pemprov mendorong peningkatan hilirisasi timah sebagai salah satu upaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, untuk mengatasi peningkatan pengangguran dampak pemberhentian tenaga honorer ini.

"Paling tidak dalam waktu dekat ini, kita butuh lapangan kerja baru bagi orang orang ini. Jumlah 4.000 itu hanya dari pemerintah provinsi saja, belum lagi dari pemda, termasuk juga bagi tenaga-tenaga dalam tanda petik pengangguran terselubung," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto, meminta pemerintah kabupaten/kota tidak lagi merekrut tenaga honorer guna meminimalisasi dampak dari kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun depan.

"Ini harus menjadi perhatian kita semua, mengingat tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah ini sudah mencapai ribuan orang," katanya.