Menteri Bahlil: G20 Perlu Atur Tata Kelola Harga Karbon secara Adil

JAKARTA - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mendorong negara-negara G20 agar mengatur tata kelola harga karbon secara adil. Hal ini diperlukan agar tidak ada ketimpangan yang signifikan dalam aliran investasi hijau.

"Saya tidak ingin ada sebuah perlakuan yang tidak adil, sebab persoalan emisi adalah masalah dunia. Forum ini sudah saatnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk kebaikan bangsa dunia," kata Bahlil di hadapan delegasi G20 dalam rilis pertemuan kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG)/The Second TIIWG Meeting di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (6/7).

Lebih jauh, Bahlil mengatakan harga jual beli kredit karbon (carbon credit) berasal dari proyek-proyek hijau yang bersumber dari negara maju diklaim jauh lebih mahal dibandingkan dari negara berkembang.

Seperti dikutip dari Antara, Bahlil menyebut harga karbon negara berkembang senilai 10 dollar AS, sementara negara maju 100 dollar AS. Padahal, lanjutnya, dalam berbagai forum internasional negara dunia sepakat menurunkan emisi rumah kaca.

Ketimpangan Investasi
Halaman Selanjutnya....