Mensos: Musyawarah Desa Minimalisasi Politisasi Bansos

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) akan melibatkan musyawarah desa dalam pengusulan nama penerima bantuan sosial (Bansos). Skema tersebut akan meminimalisasi politisasi bansos terutama oleh kepala desa.

"Ya beda kalau yang memutuskan itu hanya satu orang. itu pasti beda kalau dia musyawarahnya itu banyak itu pasti berbeda. Itulah transparansinya," ujar Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, dalam konferensi pers, di Jakarta, kemarin.

Dia menyebut, sudah ada mekanisme pencegahan dini jika terjadi penyimpangan oleh pihak desa. Pihaknya melibatkan KPK, Satgasus Bareskrim Polri, BPKP, dan Ombudsman dalam perumusan mekanisme pengusulan DTKS ini.

"Nah tapi mungkin memang bisa mereka merekayasa atau apa. Tapi bahwa kita sudah mulai mencegah itu semenjak dini," jelasnya.

Risma menerangkan, pelaksanaan pengusulan Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTK) melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, merupakan amanat Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Adapun musyawarah desa dilakukan minimal tiga bulan sekali.
Halaman Selanjutnya....