Mensos Cari Data PHK untuk Terima Bansos

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, menyampaikan pihaknya tengah mencari data pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti rencana pemberian bantuan sosial (bansos) bagi mereka.

"Terkait Mendata yang PHK, kami meminta data ke mana-mana gak dapat," ujar Risma, dalam siaran Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, yang diakses Rabu (4/9).

Dia menjelaskan, penelusuran data sudah dilakukan baik ke pemerintah maupun swasta. Meski demikian, hasilnya nihil.

Risma menjelaskan, penelusuran data menindaklanjuti arahan dari Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pemberian bansos tersebut untuk mencegah pekerja terkena PHK agar tidak turun kelas dari kelas menengah. "Memang belum ada rapat dengan Wapres terkait ini, tapi kami coba antisipasi caranya," ucapnya.

Risma mengungkapkan, data tersebut penting untuk mengecek kelayakan pemberian bansos. Sebagai contoh, jika pekerja tersebut sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan maka tidak mendapat bansos.

Dia menyebut data kasus gagal ginjal akut pada anak beberapa waktu lalu. Pihaknya mendapat data dari Kemenkes untuk ditindaklanjuti kelayakan penerimaan bantuannya. "Kalau kita bisa menelusuri datanya bagus. Seperti BPS Sukabumi ada sekian miskin, kami mendetailkannya," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat beberapa waktu belakangan. Pihaknya mencatat jumlah PHK mencapai 46.240 dari awal tahun hingga akhir Agustus kemarin.

"Memang kita akhir-akhir ini banyak pekerja mengalami PHK ya. Kami berharap angka PHK tidak lebih tinggi dari 2023. Karena itulah pihaknya terus berupaya memitigasi agar PHK tidak terus bertambah," katanya.