Menpan RB Tegaskan Digitalisasi Birokrasi Tetap Lanjut

Implementasi GovTech juga tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Transformasi yang diharapkan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada bulan November 2023.

"GovTech sudah disepakati, perpresnya sudah jadi, tetapi direviu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) supaya tidak ada potential loss. Jadi, sekarang tinggal menunggu ditandatangani Presiden," katanya.

Perpres tersebut melengkapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi dasar digitalisasi birokrasi di dalam negeri.

Azwar mengatakan bahwa digitalisasi layanan pemerintahan tidak berjalan lambat karena pemerintah terus berproses, mulai dari penyusunan peraturan yang menjadi pondasi, tata kelola, hingga percepatan, serta mengimplementasikan peraturan tersebut.