Menpan RB Mendukung Penataan Tempat Kerja di Pemda DKI Jakarta

"Eselon I dan II yang jadi leader, yang menggerakkan dan mengorganisir staf fungsional yang semua bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur," katanya.

Tidak lupa, Menteri Tjahjo mengingatkan, agar penataan ruang kerja harus memperhatikan protokol kesehatan. Intinya, penataan ruang kerja harus juga dalam konteks mencegah penularan Covid-19 di lingkungan kerja.

"Penataan kantor juga harus dalam upaya penerapan protokol kesehatan. Misalnya AC tidak 24 jam hidup, sirkulasi udara juga harus ada. Harus ada jarak antara meja dan kursi kerja dan tiap ruangan ada tempat cuci tangan dan tetap pakai masker. Serta mengurangi ruang-ruangan dan diupayakan dengan ruang terbuka," tuturnya.

Ditegaskannya pula, bahwa penyederhanaan birokrasi diperlukan aebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif. Lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan. "Upaya penyederhanaan birokrasi juga pada dasarnya untuk merubah pola pikir aparatur yang cenderung hirarkis menjadi lebih lincah dan inovatif," ujarnya.

Masih terkait dengan reformasi dan penyederhanaan birokrasi, kata Tjahjo, digitalisasi birokrasi sangat diperlukan untuk mendorong aparatur yang lincah dan inovatif. Karena itu, kepala daerah harus dari sekarang mulai menerapkan pemerintahan yang berbasis elektronik. Dan, ini semua sudah mesti dipersiapkan saat ini juga. Sebab dengan digitalisasi birokrasi, pelayanan-pelayanan dirancang lebih mudah dan cepat."Dan itu semua bisa dilakukan melalui instrumen digital," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....