Menlu RI Tegaskan Pentingnya Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB yang Adaptif
Foto: ANTARA/Kemlu RIJAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti pentingnya membahas masa depan misi pemeliharaan perdamaian PBB yang adaptif dalam menghadapi situasi yang berkembang cepat di lapangan.
“Sebagai menlu, menjadi suatu kebanggaan bagi saya bahwa saat ini Indonesia menduduki posisi ke-5 sebagai negara pengirim pasukan terbesar untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB dengan 2.753 pasukan yang tersebar di delapan misi,” kata Menlu Sugiono seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa (4/2).
Menlu Sugiono yang hadir pada United Nations Peacekeeping Ministerial Preparatory Meeting di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, itu menuturkan bahwa Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam misi PBB sejak 1957.
“Sebuah komitmen yang saya yakini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan Konstitusi kita dan visi strategis pemerintah,” ucap dia.
Menlu Sugiono juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar MPP PBB. Untuk itu, ia menyampaikan perlunya identifikasi kapabilitas yang dibutuhkan.
Dia pun menekankan bahwa pasukan penjaga perdamaian memerlukan sumber daya dan dukungan yang memadai, termasuk personel yang terlatih dengan baik, teknologi terbaru, serta sumber daya keuangan.
"Kepada seluruh putra dan putri bangsa yang menjawab panggilan untuk bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, kalian adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam aktif menjaga perdamaian, ketertiban, dan stabilitas internasional, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita," ujar dia.
Selain kontribusi pasukan, lanjut dia, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan terkait MPP PBB di forum-forum multilateral, salah satunya dengan menjadi salah satu negara perumus Action for Peacekeeping (A4P) yang saat ini menjadi dokumen utama untuk memajukan MPP PBB dan meningkatkan efektivitas implementasi mandat.
Pertemuan Persiapan UNPM 2025 bertajuk “The Future of UN Peacekeeping” akan berlangsung selama dua hari dengan lima sesi diskusi panel mengenai tantangan dan peluang masa depan MPP PBB untuk menghadapi tantangan keamanan internasional yang semakin kompleks.
Selain itu, pertemuan juga bertujuan untuk merumuskan masukan yang akan disampaikan dalam United Nations Peacekeeping Ministerial di Berlin, Jerman pada 13-14 Mei 2025. Ant/I-1
Berita Trending
- 1 Presiden Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Akan Terus Berlanjut hingga 2029
- 2 Rilis Poster Baru, Film Horor Pabrik Gula Akan Tayang Lebaran 2025
- 3 Presiden Prabowo Meminta TNI dan Polri Hindarkan Indonesia jadi Negara yang Gagal
- 4 Tayang 6 Februari 2025, Film Petaka Gunung Gede Angkat Kisah Nyata yang Sempat Viral
- 5 Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Sebut JETP Program Gagal
Berita Terkini
- Kenapa Penyaluran Bansos Ditunda? Ini Penjelasan Bapanas
- Godzilla Minus One Dinobatkan sebagai Film Terbaik di Saturn Awards
- INACRAFT 2025 Mulai Digelar, Pameran Kerajinan Nusantara Terbesar di Asia Tenggara
- IEU-CEPA Masuki Tahap Akhir, Finalisasi Ditarget pada Semester I- 2025
- Jelang Ramadan, Menko Pangan Pastikan Harga Beras Stabil