Menlu AS ke Inggris Bahas Huawei

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, terbang ke Inggris pada Rabu (29/1) untuk melakukan pembicaraan terkait kekhawatiran Washington atas keputusan Inggris untuk mengizinkan raksasa teknologi asal Tiongkok, Huawei, berperan dalam perkembangan jaringan 5G.

Pompeo sebelumnya mengatakan peralatan Huawei bisa digunakan sebagai mata-mata. "AS tidak akan dapat berbagi informasi dengan negara-negara yang menggunakannya," katanya.

Namun, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, membantah keputusan itu akan mempengaruhi hubungan (berbagi) informasi intelijen Inggris-AS. Pompeo juga dijadwalkan akan bertemu Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson. Setelah kunjungannya, Pompeo akan terbang ke Ukraina pada hari Kamis (30/1).

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, kunjungan Pompeo menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali hubungan khusus kedua negara, setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit). Kedua negara guna akan membahas cara-cara untuk memperluas dan memperdalam hubungan dagang.

Menjelang keputusan Dewan Keamanan Nasional tentang Huawei, AS telah memperingatkan bahwa memberi peran perusahaan Tiongkok tersebut membangun jaringan 5G dapat memungkinkan Beijing mempunyai "pintu belakang" untuk masuk ke dalam jaringan telekomunikasi di mana mereka dapat melakukan spionase atau serangan siber.

Tetapi Inggris mengatakan perusahaan itu akan dilarang masuk ke lokasi-lokasi sensitif seperti situs nuklir, pangkalan militer. Selain itu, pangsa pasarnya akan dibatasi hanya 35 persen.

Setelah pengumuman itu, PM Johnson akan berbicara kepada Presiden AS, Donald Trump, untuk menjelaskan keputusan tersebut dan mencoba menghilangkan kekhawatiran AS.

Seorang pejabat administrasi Trump mengatakan, AS "kecewa" dengan keputusan Inggris. Pompeo akan mendesak Inggris untuk memprioritaskan kepentingan keamanan sekutunya ketika berhadapan dengan Huawei. Masalah ini juga sudah dibahas selama kunjungan terakhirnya ke Inggris pada bulan Mei lalu.

Keputusan Inggris juga menghadapi kritik dari beberapa anggota parlemen senior Konservatif.

Tom Tugendhat, mantan ketua Komite Seleksi Luar Negeri, mengatakan di Twitter bahwa pernyataan pemerintah meninggalkan banyak kekhawatiran. Pemerintah tidak menutup jaringan Inggris dengan aktor internasional (Beijing) yang sering memfitnah.

Namun, Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, meremehkan kekhawatiran tersebut. Katanya, Inggris seharusnya tidak menjadi "paranoid" bahwa keputusan itu akan mengarah pada Tiongkok akan mengawasi kita.

Ditanya tentang reaksi AS, Wallace mengatakan, "Saya tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi. Mereka telah membuat keprihatinan secara jelas. Kami memahami itu. Kami menghargai itu. Kami telah memberi mereka banyak jaminan."

Klaim Spionase

Serangkaian anggota Kongres AS juga minta Inggris untuk mempertimbangkan kembali. Mereka mengatakan, keputusan itu bisa menjadi penghalang bagi kesepakatan perdagangan antara AS dan Inggris pasca-Brexit, serta mengajukan pertanyaan tentang kerja sama keamanan.

Senator Partai Republik dari Komite Intelijen Senat, Tom Cotton, menyerukan untuk meninjau secara menyeluruh tentang berbagi intelijen dengan Inggris. "Saya khawatir, London telah membebaskan diri dari (perjanjian) Brussels hanya untuk menyerahkan kedaulatan ke Beijing," katanya.

Menurut Cotton, keputusan Inggris memberi Tiongkok pijakan untuk melakukan spionase mendalam di Inggris. Hal itu juga berarti memberinya peningkatan kekuatan ekonomi dan politik. Senator Lindsey Graham, seorang Republikan yang merupakan salah satu pembela Presiden AS, Donald Trump, dalam pemakzulan, meyatakan sangat prihatin. Dia mendesak Inggris untuk berpikir lagi.

"Keputusan ini berpotensi membahayakan perjanjian pertukaran intelijen AS-Inggris dan bisa sangat menyulitkan perjanjian perdagangan bebas AS-Inggris," tulisnya di Twitter. ang/AFP/G-1