Menko Minta Pemda Percepat Pendataan "Stunting" dan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan stuntingdan kemiskinan ekstrem guna mendukung optimalisasi program di masing-masing wilayah.

"Seluruh kabupaten/kota diharapkan memiliki target untuk segera memenuhi dan menyelesaikan pengisian datastunting serta kemiskinan ekstrem," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/3).

Dia menjelaskan, pendataan perlu dilakukan hingga tingkat desa agar intervensi program yang tengah dilaksanakan semakin tepat sasaran.

"Terutama untuk data kemiskinan ekstrem, akurasi sangat diperlukan agar program dapat berjalan sesuai target, pemda bisa berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau P3KE," katanya.

Menko juga mengingatkan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan dana desa untuk mendukung program penangananstuntingdan kemiskinan ekstrem.

"Dana desa dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk ketahanan pangan, penangananstunting, dan kemiskinan ekstrem," katanya.

Muhadjir juga meminta pemda untuk mendata kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung upaya penangananstuntingdan kemiskinan ekstrem.

"Misalkan, data terkait daerah mana yang membutuhkan akses sanitasi sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti dan mendapatkan bantuan serta perhatian khusus dari Kementerian PUPR," katanya.

Dengan demikian, kata dia, program penangananstuntingdan kemiskinan ekstrem ini dapat segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Stuntingdan kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Setiap kabupaten dan kota harus berperan aktif untuk mempercepat penangananstuntingdan kemiskinan ekstrem," katanya.

Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka percepatan penurunanstunting. Prevalensistuntingdi Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen.

"Sementara pemerintah menargetkan prevalensistuntingbisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang," katanya.

Selain itu, pemerintah menargetkan menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024.