Menkeu Minta Piutang Negara Ditagih

Dalam melaksanakan tugas penagihan, Menkeu mengatakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum di dalam melakukan penegakan hukum secara konsisten dengan kompetensi dan integritas yang tinggi.

"Tugas DJKN merupakan salah satu motor reformasi dalam mengelola kekayaan negara. Tidak hanya sekadar sebagai administrator, namun juga sebagai aset manajer," katanya.

Selain melakukan penagihan utang, Rionald harus mampu meningkatkan pengelolaan aset negara baik dari perpajakan maupun penerimaan negara di luar pemanfaatan aset. Sebab, tingkat peradaban ekonomi suatu negara akan terlihat dari bagaimana aset yang dimiliki bisa bekerja keras, dimanfaatkan secara efektif, dan tidak menjadi aset-aset yang idle (menganggur).

Dalam kesempatan itu, Menkeu juga mengingatkan bahwa tantangan ekonomi negara-negara di dunia dalam jangka pendek atau 3-5 tahun ke depan, yakni potensi terjadinya penggelembungan aset, ketidakstabilan harga, commodity shock, krisis utang, serta risiko geopolitik.

Menurut dia, tantangan tersebut sudah ditulis dalam laporan yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) yang bertajuk "The Global Risk Report 2021". Munculnya risiko tersebut akibat kebijakan countercyclical dalam mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam kondisi ekonomi yang lesu, semua negara berlomba-lomba menginjeksi likuiditas ke perekonomiannya dengan menarik utang.
Halaman Selanjutnya....