Menilik Kembali Negara-negara di Dunia yang Kecam Aksi Presiden Rusia Vladimir Putin Pasca Akui Kemerdekaan Dua Wilayah Ukraina Timur Donetsk dan Luhansk

Ketegangan Rusia-Ukraina makin memanas setelah Presiden Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Moskow di Ukraina Timur yakni Donetsk dan Luhansk. Ini memicu reaksi sejumlah pemimpin negara, bahkan mengecam aksi yang dilakukan Putin.

Selain itu, aksi Putin juga dianggap telah 'membelah' Ukraina menjadi dua. Padahal, sejauh ini Ukraina tengah berusaha menyelesaikan krisis di dua wilayah tersebut melalui diplomasi.

Berikut beberapa negara yang mengecam aksi Presiden Rusia Vladimir Putin.

1. Inggris
Perdana Menteri Inggris Boris Johnsonmengingatkan Rusia bahwa invasi terhadap Ukraina bisa membawa Eropa ke dalam perang terbesar sejak perang dunia ke-2.

Johnson menekankan Inggris dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan sanksi jauh lebih berat kepada Rusia jika invasi ke Ukraina terjadi. Salah satu sanksi yang akan dijatuhkan ke Rusia jika invasi ke Ukraina terjadi yakni menghentikan penggunaan atau akses poundsterling dan dollar jika bertranksaksi dengan perusahaan Rusia.

"Kami bahkan, dengan rekan Amerika kami, akan menghentikan mereka berdagang dalam poundsterling dan dolar AS, itu akan sangat keras," katanya dikutip Reuters, Selasa (22/2).

Ia menilai ancaman tersebut mampu mencegah Rusia agar tidak melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, sanski tersebut cukup untuk menghalangi Presiden Rusia Vladimir Putin lantaran dinilai tidak berpikir logis.

2. Turki
Preisden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Erdogan menilai, pengakuan tersebut tidak bisa diterima.

"Kami menanggap keputusan itu tidak dapat diterima," kata Erdogan seperti diberitakan kantor berita Turki, Anadolu dan dikutip dari AFP, Rabu (23/2).

Erdogan mengatakan, pengakuan Rusia yang mendeklarasikan kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesatuan politik, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina.

"Kami telah dengan tulus berusaha untuk mengurangi ketegangan dalam krisis ini dan mengirim pesan kami mengenai solusi masalah ini," ucapnya dikutip dari Daily Sabah.

"Kami mengajak pihak-pihak terkait untuk bertindak dengan akal sehat dan mematuhi hukum internasional," lanjutnya.

3. Amerika Serikat
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengungkapkan akan memberikan rentetan sanksi terbaru untuk Rusia. Ini lantaran Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur yakni Donetsk dan Luhansk.

Adapun sanksi baru yang diberikan AS terhadap dua bank Rusia yakni bank pembangunan negara Vnesheconombank (VEB) dan Perusahaan Saham Gabungan Publik Promsvyazbank (PSB). Menurut Assocated Press, VEB sangat krusial bagi kemampuan Rusia mengumpulkan dana, sementara PSB merupakan sektor penting bagi pertahanan Rusia.

Biden menjelaskan, sanksi tahap pertama yakni melarang lembanga keungan AS memproses transaksi untuk VEB dan PSB. Ini mengakibatkan pemotongan pendanaan barat kepada Rusia, yang selama ini melibatkan dolar AS sebagai mata uang cadangan global.

Selain itu, sanksi juga diberikan ke utang negara Rusia. AS melarang bank-bank Amerika untuk memperdagangkan saham atau meminjamkan ke dana.

"Itu berarti kami telah memutuskan pemerintah Rusia dari pembiayaan Barat," kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih, dikutip Rabu (23/2).

4. Indonesia
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) ikut memberikan respon terkait ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, perang tidak boleh terjadi dan diharapkan seluruh pihak menahan diri.

Hal tersebut disampaikan Jokowi melalui unggahan akun Twitter-nya @jokowi.

"Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi," cuitnya, dikutip Senin (21/2).

Jokowi juga menegaskan, sudah saatnya dunia bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, ada hal yang lebih penting harus diperhatikan.

"Saatnya kita memulihkan ekonomi dunia, mengantisipasi kelangkaan pangan, dan mencegah kelaparan," ucapnya.