Mengapa Sampah Plastik Harus Didaur Ulang? Ini Jawabannya

Sebelumnya, Riset Departemen Perikanan dan Akuakultur FAO, menyebutkan berikut beberapa bahaya mikroplastik untuk Kesehatan, yaitu: (1) Dicurigai mengganggu sistem endokrin. Zat aditif dalam plastik dicurigai bisa mengganggu sistem endokrin atau hormonal dalam tubuh. (2) Banyak bahan makanan yang berbahaya. (3) Diduga mengganggu kekebalan tubuh. Tingginya intensitas paparan mikroplastik dalam jangka panjang dapat memicu perubahan hormonal yang berdampak pada kematian sel, kerusakan dinding sel, bahkan kerusakan organ dalam tubuh.

Cara mengurangi mikroplastik sebagai berikut: 1) Batasi konsumsi makanan laut. Konsentrasi mikroplastik paling tinggi umumnya ditemukan pada makanan laut, terlebih kerang. 2) Konsumsi makanan segar. 3) Hindari penggunaan plastik sekali pakai. 4) Gunakan botol air kaca atau stainless steel. 5) Rutin membersihkan rumah. (hellosehat.com). 6) Rumah sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) sampah perbanyak tanam pohon.

Sampah plastik karena banyak jenisnya maka harus disortir sesuai jenis dan warnanya. Berbagai jenis plastik yang dipungut dan dikumpulkan pemulung diantaranya: Polyethylene Terephthalate (PET atau PET), High-Density Polyethylene (HDPE), Polyvinyl Chloride (PVC), Low Density Polyethylene (LDPE), Polypropylene (PP), Polystyrene atau Styrefoam (PS), dan plastik lainnya (termasuk: polikarbonat, poliaktida, akrilik, alrilonitril butadiene, stirena, fiberglass, dan nilon). Istilah-istilah ilmiah tersebut kurang dipahami oleh pemulung, pelapak, tukang sortir, dan pengusaha pencacahan plastik.

Dalam pengelolaan sampah dikenal istilah ekonomi sirkular (circular economy), merupakan salah satu prioritas Pemerintah RI dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan mendorong pertumbuhan industri daur ulang dalam negeri. Pendekatan ekonomi sirkular memiliki tujuan utama untuk meminimalisasi sampah yang masuk ke lingkungan (solusi ekologi) - sekaligus mengoptimalkan nilai recovery dari berbagai jenis sampah untuk dimanfaatkan oleh industri (solusi ekonomi). (Ditjen PLSB KLHK, 2021).

Pemerintah telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kapolri melalui Menteri Perdagangan No. 482 Tahun 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.235/MENLHK/PSLB/PLB.3/5/2020, Menteri Perindustrian No. 715 Tahun 2020 dan Kepala kepolisian RI No. KB/1/V/2020 tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri pada tanggal 27 Mei 2020. SKB ini memuat kesepakatan penyusunan bersama peta jalan (road map) dalam rangka percepatan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri sebagai pengganti bahan baku impor limbah non B3, khususnya kelompok plastik dan kertas.
Halaman Selanjutnya....