Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Mengagetkan Balasan Tiongkok ke Amerika Atas Kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan

Foto : Antara/REUTERS/Tyrone Siu

Seorang pendukung pro-Tiongkok menginjak foto Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi saat memprotes kunjungannya ke Taiwan di luar Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Hong Kong, Tiongkok, Rabu (03/08/2022).

A   A   A   Pengaturan Font

Beijing - Tiongkok mengumumkan delapan tindakan balasan terhadap Amerika Serikat sebagai respons atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan baru-baru ini.

Akibat pengabaian terhadap protes keras Tiongkok terkait dengan kunjunganPelosi ke Taiwan, maka pada 5 Agustus 2022 Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) mengumumkan beberapa tindakan balasan.

Dari delapan tindakan balasan tersebut, tiga di antaranya pembatalan kerja sama militer Tiongkok-AS yang meliputi Dialog Tingkat Komando Armada (TCT), Dialog Koordinasi Kebijakan Pertahanan (DPCT), dan Forum Pertemuan Kesepakatan Konsultatif Militer Laut (MMCA).

Sementara lima sisanya berupa penangguhan kerja sama Tiongkok-AS dalam hal repatriasi pendatang haram, kerja sama perbantuan hukum terkait masalah kriminal, kerja sama memerangi kejahatan transnasional, kerja sama penanggulangan narkotika, dan dialog perubahan iklim, demikian pengumuman MFA di Beijing, Jumat.

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi juga batal melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang Hayashi Yoshimasa di sela-sela pertemuan antarmenlu ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, yang dijadwalkan pada Kamis (4/8).

Pembatalan pertemuan bilateral tersebut sebagai buntut dari pernyataan bersama anggota Kelompok Tujuh Negara (G7) dan Uni Eropa yang memojokkan Tiongkok terkait permasalahan Taiwan.

"Tiongkok tidak jadi menggelar pertemuan antarmenlu dengan Jepang di Phnom Penh. Jepang bertanggung jawab historis terhadap permasalahan Taiwan sehingga tidak seharusnya membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab," kata juru bicara MFA Hua Chunying.

Menurut dia, secara historis Taiwan berada di bawah kekuasaan kolonial Jepang selama 50 tahun sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi warga Taiwan.

Dalam pernyataan bersamanya, G7 merasa prihatin atas tindakan ancaman Tiongkok di Selat Taiwan sehingga meningkatkan ketegangan di Selat.

G7 mendesak Tiongkok tidak mengubah status quo secara sepihak dengan tindakan kekerasan di Selat Taiwan dan menyelesaikan perbedaan dengan cara damai.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top