Menegakkan Kedaulatan melalui Neraca Pangan

Dengan adanya Bapanas ini, regulasi, kebijakan-kebijakan pangan tentu bisa diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, sebagaimana tekad pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Mewujudkan kedaulatan pangan tersebut tentu tidak mudah karena membutuhkan sinergi berbagai lembaga terkait, termasuk dukungan dari sektor pertanian dan industri pendukungnya. Bagaimana perlindungan kepada petani dan juga ekosistem lokal.

Keberadaan Bapanas tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi bangsa ini. Bapanas merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam pelaksanaan urusan pangan untuk menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan bagi negara.

Guna mengetahui lebih jauh tentang fungsi dan tugas Bapanas maupun perkembangannya sejauh ini, wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, mewawancarai Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam berbagai kesempatan. Berikut petikannya.

Perpres tentang cadangan pangan baru terbit, apa langkah Bapanas?

Bapanas akan bergerak cepat menindaklanjuti penerapan Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui konsolidasi penguatan CPPD bersama seluruh Dinas Urusan Pangan Daerah. Pasalnya, sesuai amanat UU Nomor 18/2012 dan PP Nomor 17/2015, penyelenggaraan CPP harus didukung oleh penyelenggaraan CPPD yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam menetapkan jumlah dan jenis, serta mengelola CPPD, pemerintah daerah perlu memperhatikan neraca pangan wilayah masing-masing.

Apa gunanya neraca pangan wilayah?

Dengan memiliki neraca pangan, kita akan tahu seberapa besar ketersediaan pangan wilayah, jumlah kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, serta dari mana sumbernya, sehingga dapat ditentukan kebijakan pangan yang paling tepat untuk setiap wilayah.

Kapan dimulainya neraca pangan di setiap wilayah?

Mulai tahun 2023, Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun neraca pangan wilayah untuk 11 komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, daging unggas, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, dan ikan. Tim dari Bapanas siap untuk membantu baik dalam penyusunan metode maupun koordinasi dengan pihak terkait.

Selama ini kan ada lumbung pangan masyarakat (LPM), bagaimana supaya ini tetap terjaga?

Pemda harus mendukung penuh penguatan LPM sebagai pilar ketahanan pangan masyarakat. Sejak tahun 2009, pemerintah telah melakukan pembangunan dan pengisian LPM. Oleh sebab itu, diharapkan pemda dapat terus melakukan pembinaan terhadap pengelolaannya bersama kementerian/lembaga terkait sehingga manfaatnya dapat semakin dirasakan oleh masyarakat.

Apakah LPM ini butuh juga dukungan Dana Desa?

Pengelolaan LPM serta kegiatan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa tentu perlu didukung dengan alokasi Dana Desa paling sedikit 20 persen, sesuai Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022. Akan tetapi, dalam realisasi tahun 2022, hanya sebesar 17 persen Dana Desa yang digunakan untuk penguatan ketahanan pangan. Untuk itu, ke depannya perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan.

Apa untungnya punya cadangan pangan yang kuat?

Dengan adanya cadangan pangan yang kuat, pemda bisa menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan secara cepat untuk mencegah gejolak pangan di masyarakat, mengingat sektor pangan memiliki andil besar bagi pengendalian inflasi nasional. Strategi extra effort sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang terbukti berhasil, karena menurut data BPS November 2022, sektor pangan memiliki andil terbesar terhadap penurunan inflasi nasional sebesar minus 0,25 persen, sehingga inflasi nasional bulan Oktober 2022 terjaga pada angka 5,71 persen.

Bagaimana koordinasi di tingkat pusat?

Bapanas/NFA bersama kementerian/lembaga terkait terus mendorong pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Perum Bulog, baik melalui pengadaan dalam negeri maupun impor jika dibutuhkan. Untuk cadangan beras, jagung, dan kedelai akan dikelola oleh Perum Bulog, sedangkan komoditas pangan pokok strategis lainnya akan dikelola oleh Holding BUMN Pangan ID Food.

Apakah Bapanas minta Perpadi dukung penyerapan cadangan beras pemerintah?

Upaya meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terus digenjot, salah satunya dengan menggandeng asosiasi Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) sebagai pelaku usaha pertanian yang berperan penting dalam penyediaan stok beras.

Untuk memenuhi CBP di Bulog yang kian menyusut, apa strategi Bapanas?

Kontribusi pengusaha penggilingan dalam membantu memenuhi CBP sangat penting, mengingat berdasarkan data yang dihimpun NFA, kelompok penggilingan padi diperkirakan memiliki stok beras nasional sebesar 1,4 juta ton atau 22,1 persen dari stok beras nasional.

Berdasarkan data yang diolah NFA, stok beras nasional saat ini sekitar 6,7 juta ton, di mana 22,1 persennya atau sekitar 1,4 juta ton ada di teman-teman penggilingan padi. Apabila dikerjasamakan dengan baik, jumlah ini bisa berkontribusi untuk meningkatkan CBP yang dikelola Bulog.

Saat ini, stok nasional sebesar 6,7 juta ton tersebut tersebar di berbagai kelompok yang paling tinggi berada di lini rumah tangga. Mereka diperkirakan menyimpan stok sekitar 3,3 juta ton atau 50,5 persen dari keseluruhan stok nasional, penggilingan memiliki stok sekitar 1,4 juta ton atau 22,1 persen, pedagang sekitar 800 ton atau 11,9 persen. Kemudian hotel restoran, kafé sekitar 333.000 ton atau 5 persen, dan Pasar Induk Beras Cipinang sekitrar 37.000 ton atau 0,6 persen.

Apa itu dengan stok itu sudah cukup?

Dengan stok nasional 6,7 juta ton dan rata-rata kebutuhan nasional perbulan sebesar 2,5 juta ton maka sampai akhir tahun stok masih aman. Ditambah proyeksi panen November-Desember sebesar tiga juta ton maka diperkirakan akhir tahun tersedia stok beras nasional sekitar 4,7 juta ton. Jumlah tersebut akan masuk sebagai stok di tahun 2023.

Sekarang PR kita bersama adalah bagaimana memindahkan stok yang ada di penggilingan padi yang nanti akan di panen, itu masuk ke Bulog. Karena sebenarnya yang harus di top up itu stok di Bulog yang seharusnya 1,2 juta ton.

Apakah target 1,2 juta itu hingga akhir tahun bisa tercapai?

Upaya tersebut tidak mudah, mengingat pada akhir tahun potensi panen yang tersedia hanya sekitar 10-15 persen dari total keseluruhan angka panen nasional. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar-stakeholder pangan, terutama dengan para pengusaha penggilingan padi.

Untuk memenuhi target ini, saya mendorong Perpadi dapat menjadi mitra pemerintah dalam penguatan stok beras nasional. Saya imbau, ini bukan lagi tentang keuntungan pribadi, namun merupakan wujud bakti kita kepada negara. Mari, bersama mewujudkan cita-cita mulia petani sejahtera, pedagang untung, dan masyarakat tersenyum.

Selama ini, Bapanas sudah berkoordinasi dengan siapa saja?

Sekarang, teman-teman di lembaga terkait mulai dari Polri, Kementan, kita semua sedang mengimbau kepada para pengusaha penggilingan padi yang memiliki stok supaya dapat membantu, merah putih. Mengingat, hal ini perlu pendekatan dan komunikasi yang baik supaya apa yang menjadi cita-cita kita dalam mewujudkan kedaulatan pangan bisa terealisasi.

Selain menggandeng Perpadi, apalagi yang dilakukan Bapanas?

Bapanas/NFA juga telah mendorong pengadaan beras Bulog dari wilayah Jawa Barat (Pantura), Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Satgas Pangan masing-masing provinsi dengan komitmen volume beras total 247 ribu ton dalam kurun waktu November-Desember 2022. Di semester pertama memang waktunya Bulog untuk menyerap, sedangkan di akhir tahun sekitar November-Desember, waktunya kita untuk stabilisasi karena pada akhir tahun panen hanya tersisa 10-15 persen saja.

Bagaimana upaya Bapanas mengendalikan harga telur jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru)?

Peraturan tentang harga acuan penjualan (HAP) komoditas jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras telah ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 05 Oktober 2022. Untuk itu, di momentum menjelang Nataru ini kami meminta seluruh peternak layer dan pedagang dapat membeli dan menjual telur ayam ras sesuai HAP yang telah disepakati. Langkah ini juga merupakan bagian dari pengendalian inflasi pangan. Seperti kita ketahui, Oktober kemarin inflasi sudah mulai turun sebesar 0,11 persen, kita upayakan jangan sampai November dan Desember ini trennya kembali naik, untuk itu kami mengajak seluruh stakeholder pangan dapat bersinergi mendukung langkah pengendalian harga dan inflasi ini.

Kita akan pantau terus implementasinya serta kondisi harga di lapangan melalui aplikasi Panel Harga Pangan NFA.

Apa program Bapanas tahun depan?

Program kegiatan NFA tahun 2023 secara garis besar terbagi ke dalam tiga program utama, yaitu pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, serta pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Dukungan serta peran dan fungsi berbagai pihak sangat penting. Setiap proses dalam aktivitas pangan ini harus dirinci siapa yang bertugas di sana. Masing-masing proses dibuat KPI-nya, kemudian kita monitor sama-sama untuk memastikan semua pihak yang terlibat menjalankan tugasnya sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Bagaimana upaya Bapanas menjaga stabilitas harga beras?

Data BPS pada Oktober lalu, komoditas beras turut memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,03 persen. Ini yang terus kita pantau dan kendalikan agar harga beras di tingkat konsumen tidak berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 9.450 rupiah per kg.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan NFA bersama kementerian/lembaga, BUMN, dan stakeholder pangan lainnya adalah dengan melakukan operasi pasar melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang dilaksanakan Bulog melalui penyaluran beras medium seharga 8.900 rupiah per kg ke PIBC, Jakarta.

Kami mengajak Kemendag, Kementan, Satgas Pangan, Pemprov DKI Jakarta, BUMN, BUMD, dan Asosiasi guna bersama-sama memantau dan memastikan pelaksanaan KPSH di PIBC berjalan dan tersosialisasi dengan baik kepada seluruh pedagang dan konsumen.