Mendagri Pantau Perekaman E-KTP di Lapas Cipinang

JAKARTA - Bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memantau langsung proses perekaman e-KTP di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Kamis (17/1). Ikut hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.

Perekaman e-KTP di Lapas dan rumah tahanan itu sendiri merupakan program kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Tjahjo, perekaman e-KTP di Lapas dan rumah tahanan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Salah satu tujuannya adalah menjamin hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan di pemilu nanti. Sebab salah satu syarat bagi pemilih untuk bisa menunaikan hak pilih di pemilu 2019, adalah harus sudah merekam dan punya e-KTP. "Ini untuk menjamin hak pilih warga binaan Lapas," kata Tjahjo.

Di acara yang sama, Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengungkap bahwa kegiatan perekama e-KTP di Lapas dan rumah tahanan merupakan lanjutan dari ke

giatan simulasi yang telah dilaksanakan sebelumnya kerja sama dengan Ditjen Kependudukan. Jumlah narapidana atau tahanan seluruh Indonesia per hari ini tercatat sebanyak 255.051 orang. Terdiri dari 70.862 tahanan dan 184.909 narapidana.

"Yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 79.763 orang atau 31 persen dari total penghuni. Sehingga masih ada 69 persen yang belum terdata dalam DPT. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada percepatan, sehingga seluruh napi tahanan bisa melaksanakan kegiatan pemilu secara serentak pada 17 April 2019," katanya.

Kegiatan perekonomian e-KTP di Lapas dan rumah tahanan, akan digelar dari tanggal 17 sampai 19 Januari di 522 Lapas dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Segala persiapan telah dilakukan, mulai dari membentuk tim kegiatan perekaman bagi napi tahanan dan berkoordinasi dengan Dinas dukcapil, KPUD dan Bawaslu di masing-masing daerah.

"Kami memberikan fasilitas dan kemudahan untuk kelancaran proses perekaman e-KTP diantaranya menyiapkan ruangan, ruang data, dan fasilitas lainnya. Menyiapkan daftar nama napi tahanan yang akan dilaukan perekaman e-KTP serta mengelompkkannya dengan asal kabupaten atau kota tahanan," katanya.

Hak Konstitusional

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menambahkan, sebelum perekaman dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pendataan terlebih. Esensi dari kegiatan perekaman di Lapas dan rumah tahanan seluruh Indonesia, adalah pendataan. Tujuannya agar seluruh warga binaan bisa menunaikan hak konstitusionalnya pada 17 April nanti.

"Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengecek apakah warga binaan kita sudah memiliki e-KTP atau belum. Bila sudah dan KTP-nya dibawa, maka yang bersangkutan langsung kita masukkan kategori I bahwa adminisrasinya sudah lengkap," tuturnya.ags/AR-3