Mendag Gagal Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

» Mendag hingga saat ini belum mengumumkan mafia minyak goreng yang pernah dijanjikan.

» Kalau punya niat, pemerintah tidak akan sulit untuk mengatur harga dan ketersediaan minyak goreng.

JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, gagal mengendalikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Kegagalan itu terlihat pada masih langkahnya beberapa komoditas sehingga harganya terus merangkak.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/4), meminta Mendag melakukan berbagai aksi nyata untuk mengendalikan sejumlah kebutuhan pokok guna meringankan beban konsumen dan masyarakat secara luas.

"Determinasi dalam pengendalian pasokan dan menghadirkan harga yang terjangkau menjadi tugas utama Mendag," kata Rizal.

Lembaga tersebut menilai Mendag M Lutfi gagal mengendalikan stok dan isu minyak goreng yang menyebabkan harga minyak goreng naik tinggi.

Menurut Rizal, situasi kelangkaan minyak goreng terus terjadi bahkan setelah sejumlah peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Mendag juga pernah mengatakan akan memberantas mafia pangan yang menyebabkan harga stok langka, namun sudah hampir beberapa minggu, Mendag belum juga menyampaikan identitas mafia pangan.

Di sisi lain, sejumlah kebutuhan pokok lainnya mulai merangkak naik dari daging, cabai, telur, dan lainnya.

Realita itu, papar Rizal, sangat miris di tengah semangat Presiden Jokowi ingin swasembada pangan. "Kelalaian mengendalikan stok dan isu minyak goreng (migor) kontribusi terbesarnya dari Mendag. Migor curah tetap langka dan sebentar lagi pesta pora dana sawit berlangsung di tengah kesulitan masyarakat," katanya.

Kegagalan Besar

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Masyhuri, mengatakan melambungnya harga pangan adalah kegagalan besar pemerintah. Saat upah nominal sulit naik karena tekanan ekonomi akibat pandemi, naiknya harga pangan membuat inflasi yang menurunkan nilai riil upah pekerja.

"Hidup masyarakat makin sulit dan ini tugas Mendag segera menurunkan harga pangan terutama minyak goreng. Janjinya akhir Maret stok minyak goreng curah banyak, sampai sekarang tidak ada.

Padahal, pemerintah sudah mencabut HET minyak goreng kemasan yang mengakibatkan harga minyak goreng kemasan naik tinggi. Di saat yang sama, Mendag menjamin bahwa pemerintah menyediakan minyak goreng curah dengan harga 14 ribu rupiah per kilogram (kg), namun barangnya sampai hari ini susah didapat.

"Kalau punya kehendak, tidak sulit bagi pemerintah untuk mengatur harga dan ketersediaan minyak goreng. Kehendak kuat untuk menolong rakyatnya akan membuat Mendag mampu melakukan langkah-langkah extraordinary yang bisa membuat produsen CPO dan minyak goreng memikirkan bangsanya," kata Masyhuri.

Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan pemerintah perlu memberikan bukti dengan bertindak cepat dalam mengendalikan kelangkaan sejumlah kebutuhan pokok.

"Saatnya gerak cepat, jangan mengeluh dan tidak ada alasan pembelaan diri, terus kerja keras dan akseleratif untuk menteri-menteri terkait kebutuhan pokok, khususnya Mendag.

Secara terpisah, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, di Yogyakarta menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan kebutuhan pokok buat masyarakat. "Belajar dari kasus kelangkaan minyak goreng maka perlu ada ketegasan negara untuk menunjukkan kedaulatan rakyat dalam ekonomi," tegasnya.

Secara struktural, demokratisasi produksi dan tata niaga perlu serius dilakukan melalui penguatan organisasi dan koperasi berbasis petani, pedagang pasar, dan pekerja (konsumen). "Harus ada langkah yang tegas dan berani untuk menegakkan kedaulatan ekonomi rakyat khususnya semua komoditas pangan," kata Awan.

Dalam jangka menengah tambahnya, pemerintah harus mewujudkan kedaulatan pangan melalui diversifikasi, penyediaan lahan, teknologi, dan berbagai sarana produksi bagi petani untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan.

"Hal itu sangat penting untuk mengurangi kebergantungan impor pangan. Kalau harga pangan global bergejolak, kita tidak terpengaruh. Negara tidak boleh kalah dengan para pemburu rente," pungkasnya