Mencari PNS Profesional

Dalam sebuah wawancara, Menteri Asman memang telah menegaskan akan fokus pada e-Government, pemerintahan yang bebasis elektronik. Jadi akuntabilitas dibarengi dengan sistem IT, mau tidak mau terjadi keterbukaan, tidak ada lagi kegiatan yang disembunyikan, karena semua orang bisa akses. Jadi sejalan, organisasinya PNS sederhanakan dan sistemnya kita terapkan e-Government. Kita lihat saja bagaimana hasilnya.

Karena kita juga melihat, anggaran belanja negara untuk memenuhi kebutuhan PNS di Tanah Air tidak sedikit jumlahnya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperempat anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), digelontorkan untuk memfasilitasi gaji dan tunjangan mereka yang duduk di kursi birokrat. Dalam APBN 2017, belanja pegawai mencakup 26,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat.

Jadi, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar 2.080 triliun, belanja pemerintah yang menyangkut pegawai dan operasional 1.315 triliun. Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat belanja pegawai 26,1 persen dari total belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangan para birokrat.

Karena itulah baik Menpan Asman maupun Menkeu Sri Mulyani selalu mewanti-wanti PNS agar bekerja lebih giat dan lebih profesional, sebab anggaran negara yang sebagian untuk menggaji mereka, diperoleh negara dengan cara sulit. Dengan demikian, berbagai elemen masyarakat harus terus memberikan dukungan dan juga pengawasan agar PNS berkerja profesional dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas.