Mencari PNS Profesional

Pemerintah masih membutuhkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) cukup banyak. Untuk gelombang kedua yang diumumkan beberapa hari lalu, dibuka kesempatan bagi 18 ribu lowongan di 60 kementerian/lembaga serta satu pemerintahan provinsi Kalimantan Utara. Jumlah saat ini lebih kecil dari alokasi lowongan pada gelombang pertama yang pendaftarannya ditutup 31 Agustus lalu yakni 19.210 formasi. Ini untuk Mahkamah Agung serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Formasinya, 1.684 dan 17.962.

Menurut Menteri PAN Asman, pembukaan penerimaan CPNS Tahun 2017 guna memenuhi jabatan-jabatan strategis yang mendukung program Nawacita, mengganti PNS pensiun, serta menambah sumber daya terkait peningkatan beban kerja instansi tertentu. Asman meyakinkan, pelaksanaan penerimaan berjalan penuh integritas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Para pelamar jangan percaya calo.

Kesempatan untuk memenuhi formasi yang dibutuhkan memang harus dipenuhi, tetapi harus dengan perhitungan kebutuhan yang benar-benar valid. Prosesnya dilakukan transparan dan bebas dari praktik KKN. Selain itu, paradigma mental dan kinerja PNS yang selama ini masih terbentuk di masyarakat yakni malas, lamban mengerjakan tugas dan kewajibannya, harus diubah. Perubahan mental dan kinerja harus bisa dirasakan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, dan bersih dari berbagai pungutan.

Memang sudah ada komitmen, bahkan upaya yangs angat serius dari Kementereian PAN untuk merubah berbagai citra buruk PNS, tetapi sampai saat ini belum optimal. Berbagai strategi dan upaya mengubah kebiasaan buruk PNS harus dilakukan secara simultan. Kemenpan juga harus tegas terhadap mereka yang memiliki rekam jejak kinerja yang buruk.

Kita harus menyadari bahwa kehidupan modern saat ini sangat ditopang oleh kemajuan teknologi dan informasi (TI) . Dengan memanfaatkan TI tersebut, maka segala tugas dan fungsi, serta pengawasan terhadap PNS bisa dilakukan dengan lebih mudah, transparan dan adil.

Dalam sebuah wawancara, Menteri Asman memang telah menegaskan akan fokus pada e-Government, pemerintahan yang bebasis elektronik. Jadi akuntabilitas dibarengi dengan sistem IT, mau tidak mau terjadi keterbukaan, tidak ada lagi kegiatan yang disembunyikan, karena semua orang bisa akses. Jadi sejalan, organisasinya PNS sederhanakan dan sistemnya kita terapkan e-Government. Kita lihat saja bagaimana hasilnya.

Karena kita juga melihat, anggaran belanja negara untuk memenuhi kebutuhan PNS di Tanah Air tidak sedikit jumlahnya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperempat anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), digelontorkan untuk memfasilitasi gaji dan tunjangan mereka yang duduk di kursi birokrat. Dalam APBN 2017, belanja pegawai mencakup 26,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat.

Jadi, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar 2.080 triliun, belanja pemerintah yang menyangkut pegawai dan operasional 1.315 triliun. Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat belanja pegawai 26,1 persen dari total belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangan para birokrat.

Karena itulah baik Menpan Asman maupun Menkeu Sri Mulyani selalu mewanti-wanti PNS agar bekerja lebih giat dan lebih profesional, sebab anggaran negara yang sebagian untuk menggaji mereka, diperoleh negara dengan cara sulit. Dengan demikian, berbagai elemen masyarakat harus terus memberikan dukungan dan juga pengawasan agar PNS berkerja profesional dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas.