Memperkuat Cadangan Devisa

Sesungguhnya, jumlah cadangan devisa saat ini masih cukup mampu menopang ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan. Selain itu, cadangan devisa saat ini masih sangat mencukupi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga mampu meyakini investor global untuk tidak melarikan modalnya dari pasar keuangan domestik.

Hanya saja, jumlah cadangan devisa itu terus menurun sejak bulan sebelumnya, yakni dari semula 119,8 miliar dollar AS per Mei 2018 menjadi 118,3 miliar dollar AS per Juli 2018. Penurunan itu ternyata untuk menjaga stabilitas rupiah yang kian tertekan oleh gejolak global.

Pemerintah sendiri sudah menyadari untuk pengendalian impor yang menguras devisa, di antaranya percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel B20 dan peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri (TKDN) terutama untuk BUMN-BUMN besar yang sebelumnya banyak menggunakan komponen-komponen impor.

Selain itu, pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, terutama pada lokasi-lokasi pariwisata prioritas yang telah ditetapkan, karena sektor pariwisata tersebut dinilai akan cepat mampu menambah dan memperkuat cadangan devisa.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE) yang dikonversi ke rupiah. Menurut data Bank Indonesia, lebih dari 90 persen eksportir sudah membawa devisa hasil ekspor ke dalam negeri. Angka sementara per triwulan I-2018 menunjukkan aliran DHE ke bank domestik mencapai 32,63 miliar dollar AS atau 92,9 persen dari jumlah DHE yang mencapai 35,12 miliar dollar AS.

Namun, aliran DHE ke bank domestik yang tidak banyak dikonversi ke rupiah. Dari angka sementara aliran DHE ke bank domestik per triwulan I-2018 yang mencapai 32,63 miliar dollar AS tersebut, sekitar 12,9 persen dikonversi ke rupiah.

Padahal, devisa hasil ekspor akan dapat langsung berdampak ke pertumbuhan ekonomi apabila segera dikonversi ke rupiah. Devisa dari hasil kegiatan ekspor juga dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Devisa hasil ekspor juga dinilai dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang optimal secara nasional dalam hal penempatannya dilakukan melalui perbankan di Indonesia.

Segala upaya dilakukan, namun tak bisa langsung membuat rupiah perkasa. Lebih dari itu, upaya pemerintah mengendalikan impor terkesan tarik-ulur kepentingan. Terbukti, sejak Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk mengendalikan 500 komoditas impor, sampai hari ini masih saja pembahasan yang terekpose.

Ironisnya, pemerintah seperti tak peduli membuka keran impor dua juta ton beras dengan alasan untuk mengendalikan harga. Belum lagi keran impor lain yang juga demi menjaga statabilitas inflasi.

Tampaknya kita tidak akan mendapatkan kebijakan pengendalian impor yang benar-benar untuk kepentingan langsung cadangan devisa. Paling-paling cuma kebijakan terkait tarif atau bea semata yang dampaknya jangka panjang. Maklum, karena pemerintah juga tidak ingin mengulang kebijakan sebelumnya yang berujung pada sengketa di Badan Perdagangan Dunia (WTO) dan kalah.

Sesungguhnya, pemerintah terbuka saja bahwa sebagian dari impor bagian dari kepentingan sebuah negara atau segelintir pengusaha. Di samping itu, pemerintah juga transparan bahwa kebijakan pengendalian impor sarat kepentingan. Ini karena terjadi karena selama ini kita selalu bergantung impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.