Membudayakan Hidup Berintegritas

JAKARTA - Program Paku Integritas diharapkan menjadi budaya hidup jujur, integritas, dan antikorupsi. Harapan ini disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Jakarta, Selasa (16/11).

Paku Integritas adalah kependekan dari Program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas.

Saat ini kemensos melaksanakan Paku Integritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Semoga program ini menjadi budaya untuk menangkal segala bentuk praktik korupsi," katanya. Tri Rismaharini menginginkan pendidikan karakter integritas tersebut menjadi suatu budaya untuk menangkal praktik korupsi dan perbaikan sistem.

Melalui kerja sama antara KPK dan Kemensos, Risma berharap segala bentuk praktik korupsi, terutama di lingkungan kementerian sosial, dapat dicegah. "Kami menyambut baik, meskipun selama ini sudah berupaya mewujudkannya," kata eks Wali Kota Surabaya tersebut.

Dia menambahkan, melalui program Paku Integritas yang digagas KPK, maka upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini diharapkan bisa jauh lebih mudah diterapkan. Apalagi, program pendidikan antikorupsi yang diberikan KPK tersebut akan menyasar langsung para pejabat atau penyelenggara negara untuk jangka pendek dan panjang. "Jadi akan lebih mudah dan cepat terwujud karena bersama KPK," ujarnya.

Dalam waktu dekat, para pejabat di lingkup kemensos terutama eselon satu akan melakukan pendidikan dan latihan sesuai dengan program Paku Integritas yang telah disusun KPK. Paku Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang antikorupsi, khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian dan lembaga.

Program ini akan memberi pembekalan antikorupsi (executive briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya. Lalu pendidikan dan latihan pembangunan integritas para penyelenggara negara. KPK memandang kemensos sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran strategis. Sejumlah kajian sistem telah dilakukan KPK, termasuk di masa pandemi. Salah satunya, terkait kajian tata kelola bantuan sosial tahun 2020.

Tiga Strategi
Sementara itu, menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Paku Integritas menerapkan tiga strategi utama mencegah praktik korupsi penyelenggara negara. Pertama, penindakan. Harapannya, agar takut untuk melakukan tindak pidana korupsi dan jera.

Kedua, perbaikan sistem tata kelola keuangan, tata kelola penyelenggaraan layanan publik dan administrasi pemerintahan agar tidak ada celah untuk korupsi. Terakhir, pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat agar menumbuhkan integritas dalam diri untuk tidak mau melakukan praktik korupsi.

"Tujuan utama program Paku Integritas untuk menyatukan visi bahwa sebagai aparatur negara, harus bisa menghadirkan fungsi dan tugas menyelesaikan masalah-masalah sosial," kata Ghufron. Dengan begitu, akan muncul komitmen antikorupsi dari penyelenggara negara. "Dengan demikian tidak akan ada lagi korupsi di kementerian sosial," ujarnya.