Membangun Kota Bebas Sampah dan Banjir

Judul : Membangun Peradaban Kota

Penulis : Nirwono Joga dan Dhaneswara Nirwana Indrajoga

Penerbit : Gramedia

Cetakan : Agustus 2018

Tebal : 284 halaman

ISBN : 978- 602-03-9843-3

Diperkirakan pada tahun 2025, dunia akan dihuni sekitar delapan miliar penduduk. Sebagian besar tinggal di kota. Hal itu akan menyebabkan degradasi lingkungan perkotaan. Maka harus ada upaya untuk mengatasi permasalahan degradasi lingkungan perkotaan dengan mengembangkan konsep kota hijau yang ramah lingkungan. Caranya dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air serta energi. Perlu juga menerapkan sistem transportasi terpadu berkelanjutan serta mengurangi limbah dan sampah.

Rata-rata setiap orang Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per hari dengan jumlah timbunan mencapai 200 ribu ton per hari atau 73 juta ton per tahun. Metode yang biasa digunakan mengumpulkan sampah lalu dibuang. Lebih dari 6.000 sampai 7.000 ton sampah per hari dibuang ke lahan luas 110 hektare di Jakarta. Metode ini dinilai boros waktu, biaya, dan tidak menyelesaikan inti masalah.

Sudah banyak kota dunia sukses mengolah sampah. Amsterdam, misalnya, mereduksi sampah hingga 43 persen. Kemudian, 80 persen lahan bekas tempat pembuangan akhir tidak diperlukan lagi. San Fransisco meluncurkan program diet plastik yang menurunkan sampah 15 sampai 20 persen atau sekitar lima juta kantong plastik per bulan.

Pengelolahan sampah Indonesia harus dilakukan secara integral antara pemangku kepentingan, pemerintah, swasta dan sektor informal (pemulung). Masyarakat juga penting dilibatkan sejak perencanaan. "Partisipasi masyarakat akan mengurangi produksi sampah dan menghemat biaya angkut hingga 50 persen," (hlm 6).

Kota hijau tercipta juga dengan mengurangi penggunaan energi listrik dan bahan bakar. Di Indonesia pertumbuhan kendaraan bermotor terus melonjak setiap tahun. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah justru menambah bahan bakar terbuang dan mencemari udara. Banyak kota tidak protransportasi berkelanjutan. Pemerintah provinsi tampaknya lebih berpihak pada kendaraan pribadi dengan membangun jalan layang nontol, memperlebar jalan raya, dan mempersempit atau bahkan menghilangkan trotoar.

Kota-kota juga tengah menghadapi tantangan besar berupa menjamurnya permukiman kumuh. Kota mulai mengalami defisit ekologis, kelebihan beban, semakin sesak dan sumpek. Tiap kota mengonsumsi energi lebih banyak, boros lahan, peningkatan pencemaran udara, serta ancaman banjir. Ada 3.201 kawasan kumuh dengan total luas 34.473 hektare yang dihuni lebih dari 34,4 juta jiwa. Itu berarti pemerintah harus mampu memenuhi sekitar 640 kawasan kumuh setiap tahun (hlm 88).

Banjir adalah konsekuensi ikutan pembangunan kota tak berkelanjutan. Hujan dianggap sebagai pembawa banjir, sehingga pemerintah berpikir membuang air secepat-cepatnya ke saluran air, sungai, hingga laut. Pemerintah kota seharusnya berupaya menampung air sebanyak-banyaknya dan memasukkan air ke dalam tanah sebesar-besarnya. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan sumber daya air secara komprehensif dalam perspektif ekosistem kota yang lebih luas sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati.

Pemerintah daerah harus berani mengaudit bangunan dan lingkungan karena banyak berdiri di atas daerah resapan air. Setiap kavling bangunan wajib menyediakan koefisien dasar hijau sebagai taman hujan, dilengkapi sumur resapan air dan kolam penampung air. Ketika tata ruang menjadi tata uang dan ruang terbuka hijau dialihfungsikan, banjir hanya menunggu waktu akibat bangun kota tak bersahabat dengan air.

Buku ini berusaha memotret beragam persoalan yang jamak terjadi di kota-kota Indonesia sekaligus memberikan solusi aplikatif terhadap persoalan tersebut.

Diresensi Asnawi Susanto, Aktivis Wahana Lingkungan Hidup