Masyarakat Harus Dilibatkan Kelola Reklamasi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta diminta melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola empat pulau reklamasi yang sudah jadi. Hingga kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menggodok sejumlah aturan terkait peruntukan pulau reklamasi yang sudah terbangun.

"Gubernur DKI sudah menyampaikan tengah menyelesaikan aturan berkaitan dengan peruntukan empat pulau reklamasi yang sudah terbangun. Berkaitan dengan itu, seyogianya Gubernur DKI membuka partisipasi masyarakat, khususnya nelayan, agar kepentingan mereka terwadahi," ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, di Jakarta, Selasa (2/10).

Menurutnya, segala bentuk kesepakatan antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta bisa dikaji ulang. Pasalnya, kesepakatan tersebut ditengarai telah mencederai tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, beberapa proses pengurusannya bermasalah.

"Pendek kata, Gubernur DKI bisa melakukan penyesuaian kesepakatan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. HGB bisa diaudit ulang, artinya komitmen komersialisasi sebagaimana disepakati dengan Gubernur lawas bisa direvisi," kata Abdul Halim.

Sikap tegas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mencabut izin prinsip dan pelaksanaan 13 pulau reklamasi, katanya, mengindikasikan iklim usaha warga kembali dipulihkan. Abdul Halim berharap, masyarakat kecil seperti nelayan pun memiliki hak yang sama atas teluk Jakarta yang diributkan tersebut.
Halaman Selanjutnya....