Marcos Jr Tunjuk Enrique Manalo Jadi Menlu

MANILA - Presiden Filipina, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, pada Jumat (30/6) lalu telah mengangkat seorang diplomat karier veteran bernama Enrique Manalo untuk memimpin Kementerian Luar Negeri Filipina.

"Menjabat menlu adalah sebuah jabatan penting di negara kita yang bersekutu dengan Amerika Serikat (AS) dan terlibat dalam diplomasi dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS)," demikian pengumuman pemerintah Filipina.

Sebelum ditunjuk sebagai menlu, Manalo selama empat dekade mendedikasikan dirinya di lingkup diplomatik. Ia pernah menjabat sebagai utusan Filipina untuk PBB di New York dan sebagai pejabat sementara menteri luar negeri pada 2017.

"Marcos Jr memilih Manalo mengingat kariernya yang panjang dan terhormat di Kementerian Luar Negeri Filipina dan pengalamannya yang luas dalam diplomasi," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina. "Presiden lebih memilih seorang diplomat karier yang dapat secara efektif memajukan kepentingan negara di panggung internasional serta dalam menghadapi tantangan yang berat," imbuh kementerianitu.

Menlu Manalo menggantikan Teodoro Locsin Jr, seorang pengacara dan jurnalis sebelum menjadi politisi.

Seorang analis Filipina mengatakan penunjukan itu mencerminkan pendekatan presiden baru untuk menyeimbangkan negara adidaya yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh di wilayah tersebut.

"Seorang diplomat veteran lebih cenderung menghargai kebutuhan untuk menavigasi nuansa dan pilihan yang sulit dalam geopolitik," ujar Temario Rivera, seorang pensiunan profesor politik. "Dengan menunjuk Manalo, [Marcos Jr] mungkin mengirimkan sinyal untuk mencoba tidak memusuhi salah satu kekuatan utama di kawasan itu, terutama AS dan Tiongkok," imbuh dia.

Agenda Menlu Baru

Salah satu tugas penting Menlu Manalo adalah mengkalibrasi ulang aliansi perjanjian puluhan tahun dengan AS. Manalo juga diperkirakan akan menangani LTS dan negosiasi diplomatik lainnya dengan Tiongkok, yang menjadi negara donor utama Filipina selama pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte.

Filipina memenangkan kasus arbitrase internasional pada 2016 setelah Tiongkok mengajukan klaim historis atas kepemilikan sebagian besar wilayah LTS.

Saat berbicara untuk pertama kalinya tentang masalah sengketa LTS setelah pemilihan umum pada Mei lalu, Marcos Jr menekankan bahwa dia akan mengikuti putusan arbitrase.

"Kami akan menggunakannya untuk terus menegaskan hak teritorial kami," kata Marcos Jr. "Itu bukan klaim, itu sudah menjadi hak teritorial kami dan itulah yang dapat dilakukan oleh putusan arbitrase untuk membantu kita," imbuh dia.

Selain isu LTS, agenda Menlu Manalo terkait dengan perjanjian dengan AS berupa pembaruan Perjanjian Pertahanan Bersama Filipina dan Perjanjian Pasukan Kunjungan dengan AS.RFA/I-1