Mantap, Indonesia Serukan Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Diakui Lebih Luas

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK sekaligus Ketua Sekretariat BMRC Krisdianto Sugiyanto mengatakan bahwa inisiatif BMRC dimulai saat dialog UNFCCC COP26 di Glasgow, Inggris.

"BMRC resmi dibentuk pada tahun 2022 di mana enam negara produsen, Indonesia, Ghana, Liberia, Kamerun, dan Republik Kongo sepakat untuk berkolaborasi," jelas Krisdianto.

Krisdianto melanjutkan, setiap negara produsen telah mengembangkan sistem pengelolaan hutan lestari nasional yang akuntabel dan transparan dan pencapaian mereka harus mendapatkan pengakuan yang lebih luas dari pasar global.

Misalnya Indonesia yang sudah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas dan Keberlanjutan (SVLK). SVLK berdampak pada penurunan laju deforestasi Indonesia sebesar 75 persen menjadi hanya sekitar 100 ribu hektar per tahun, terendah sepanjang sejarah sejak tahun 1990an.

"Indonesia dan negara-negara produsen yang telah mengembangkan sistem pengelolaan hutan lestari yang akuntabel dan transparan layak mendapatkan insentif pasar," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....