Manipulasi Data Inflasi Merupakan Penyesatan Sistematis Kebijakan Fiskal

Hal itulah yang mendorong para kepala daerah menyusun strategi untuk memanipulasi angka inflasi. Cara lain, sebut Mendagri, yang juga dilakukan oleh pemda adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data yang riil. Menanggapi rekayasa data inflasi itu, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menegaskan manipulasi data inflasi merupakan penyesatan sistematis kebijakan fiskal.

Manipulasi data inflasi bukan hanya permasalahan teknis, melainkan juga mencerminkan distorsi pada tata kelola pemerintahan. Kredibilitas data ekonomi yang akurat sangat penting karena data tersebut sebagai pijakan/ landasan utama untuk merumuskan kebijakan fiskal dan moneter, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Inflasi yang direkayasa dapat menyesatkan kebijakan distribusi anggaran dan subsidi, serta mempengaruhi alokasi Dana Alokasi Umum yang diberikan kepada daerah," tegas Badiul.

Manipulasi data inflasi juga dapat menghambat upaya pengendalian harga dan stabilisasi ekonomi secara nasional. Angka inflasi yang tidak mencerminkan realitas di lapangan membuat program intervensi, seperti penetapan harga pangan dan bantuan sosial, tidak tepat sasaran.

"Contoh, jika angka inflasi diturunkan secara artifisial maka alokasi anggaran untuk bantuan sosial bisa berkurang, padahal di sisi lain daya beli masyarakat tengah tertekan," jelas Badiul. Dia pun meminta pemerintah pusat, khususnya Kemenkeu dan Kemendagri, menindak tegas dan menjatuhkan sanksi seperti pemotongan anggaran kepada pemda yang terbukti melakukan manipulasi data inflasi. "Jika situasi ini dibiarkan, tidak hanya kredibilitas data yang hancur, tetapi juga kepercayaan masyarakat atas semua kebijakan ekonomi pemerintah. Pemda harus lebih bertanggung jawab, terutama menghindari politisasi data inflasi," kata Badiul.

Peran Vital
Halaman Selanjutnya....