Manajemen Kinerja Aparatur Harus Berorientasi Pada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

"Hal lain yang tidak kalah penting dalam mendorong terbentuknya aparatur birokrasi berkelas dunia adalah penguatan akuntabilitas kinerja dan pembangunan zona integritas," katanya.

Dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja ini, kata Tjahjo, kementerian yang dipimpinnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama dengan Bappenas akan mempercepat terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Jadi tidak lagi sebatas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Jika pada SAKIP fokus perbaikan adalah pada manajemen kinerja setiap instansi pemerintah, maka pada SAKP fokus perbaikannya adalah pada manajemen kinerja pemerintah sebagai sebuah whole government," ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Menurut Tjahjo, indikator kinerja pemerintah akan menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas instansi pemerintah. Sementara dalam hal pembangunan Zona Integritas(ZI), fokus Kemenpan RB adalah untuk mempercepat pelaksanaan ZI pada dua kawasan dan satu sektor yang dinilai strategi karena memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional serta memiliki risiko pelanggaran integritas yang cukup besar. Sektor-sektor itu yakni kawasan bandar udara, kawasan pelabuhan dan sektor aparat penegak hukum (APH).