Mampukah BRICS Melengserkan Dolar AS?

JOHANNESBURG - Selama 80 tahun, dolar Amerika Serikat (AS) telah mendominasi mata uang global. Namun sekelompok negara berkembang yang jenuh dengan kehadiran negara-negara Barat dalam tata kelola dan keuangan global bertekad untuk menghilangkan hambatan tersebut.

Dilansir oleh Al Jazeera, Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Selasa (22/8) dalam pidato virtual pada KTT BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok) dan Afrika Selatan di Johannesburg, mengatakan, proses de-dolarisasi "tidak dapat diubah" dan "semakin cepat".

Dolar telah menjadi mata uang cadangan utama dunia sejak akhir Perang Dunia II, dan diperkirakan digunakan di lebih dari 80 persen perdagangan internasional.

Awal tahun ini, Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mempertanyakan mengapa semua negara harus mendasarkan perdagangan mereka pada dolar, dan sebelum itu, seorang pejabat tinggi Rusia menyatakan bahwa kelompok BRICS berupaya menciptakan mata uangnya sendiri.

Seruan untuk beralih secara global dari dominasi dolar bukanlah hal yang baru, dan juga tidak hanya terjadi di BRICS, namun para ahli mengatakan, pergeseran geopolitik baru-baru ini dan meningkatnya ketegangan antara Barat, Rusia, dan Tiongkok telah menjadikan seruan tersebut mengemuka.

Pada awal tahun 2022, sanksi Barat atas invasi Rusia ke Ukraina membekukan hampir setengah cadangan mata uang asing Rusia dan menghapus bank-bank besar Rusia dari SWIFT, jaringan pesan yang digunakan bank untuk memfasilitasi pembayaran internasional.

Pada akhir tahun ini, AS memberlakukan pembatasan ekspor teknologi semikonduktor ke Tiongkok.

"Ketika AS mempersenjatai dolar dalam sanksi terhadap Rusia dan Iran, terdapat peningkatan keinginan negara-negara berkembang lainnya untuk mencari mata uang alternatif untuk perdagangan, investasi, dan cadangan devisa, serta mengembangkan sistem izin multilateral alternatif di luar SWIFT," kata Shirley Ze Yu , pengamat dari London School of Economics.

Yu menambahkan bahwa seiring dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara berkembang sangat menderita karena membayar bunga utang dolar yang lebih tinggi dan berjuang melawan dampak nilai tukar dolar yang kuat. "Minat meminjam dalam mata uang lokal atau mata uang lainnya sangat dilatarbelakangi oleh pertimbangan ekonomi," ujarnya.

Dorongan bagi negara-negara Selatan untuk mencari alternatif lebih merupakan "pertimbangan praktis" dibandingkan pertimbangan moral, kata Gustavo de Carvalho, analis kebijakan hubungan Rusia-Afrika di South African Institute of International Affairs.

"Risiko apa yang kita hadapi jika kita menggunakan satu mata uang secara global yang mungkin digunakan untuk tujuan politik?" katanya terkait krisis yang terjadi baru-baru ini.

Berbicara pada lokakarya mengenai BRICS dan tatanan global di Johannesburg minggu lalu, de Carvalho memaparkan beberapa opsi "sangat longgar" yang dapat dipertimbangkan BRICS, termasuk menggunakan sekeranjang mata uang dari negara-negara BRICS, menggunakan emas sebagai patokan untuk mata uang baru yang potensial, atau bahkan menggunakan mata uang kripto.

"Masing-masingnya cukup terpisah dan mungkin lebih bersifat jangka menengah hingga panjang dibandingkan jangka pendek," katanya.

Mata uang BRICS

Mempertimbangkan kemungkinan opsi mata uang, Danny Bradlow, pakar di Pusat Kemajuan Beasiswa di Universitas Pretoria, mengatakan, dia ragu banyak orang ingin kembali ke standar emas, dan cryptocurrency adalah pilihan yang tidak mungkin karena mereka "bahkan" lebih berisiko".

"Cryptocurrency mana yang akan Anda gunakan, mata uang mana yang stabil, dan tidak ada satupun yang terbukti berguna dalam perdagangan internasional," kata Bradlow.

Para ahli merasa skeptis terhadap pembentukan mata uang BRICS yang terpisah.

"Menciptakan mata uang BRICS memerlukan serangkaian institusi," kata Yu.

"Pembentukan kelembagaan memerlukan serangkaian standar dan nilai-nilai yang mendasarinya. Hal ini sangat sulit dicapai, meski bukan tidak mungkin," ungkapnya.

Chris Weafer, analis investasi di Macro-Advisory, sebuah konsultan strategis yang berfokus pada Rusia dan Eurasia, menggambarkan gagasan mata uang BRICS sebagai "sesuatu yang tidak dapat dimulai".

"Bahkan orang-orang di berbagai pemerintahan tahu bahwa hal ini tidak akan terjadi, atau tidak akan terjadi dalam waktu yang sangat lama," kata Weafer.

"Gagasan BRICS untuk menciptakan alternatif terhadap dolar tampaknya sangat khayalan dan tidak realistis," katanya, seraya mencatat perbedaan besar di antara kelima negara tersebut.

"Jika mereka mempunyai mata uang tunggal yang menyatukan mereka, maka negara tersebut akan didominasi oleh negara dengan ekonomi terbesar dan terkuat dalam kelompok tersebut, yaitu Tiongkok, dan mengapa negara-negara kecil ingin menghubungkan kebijakan moneter dan aspek kebijakan fiskal mereka dengan Tiongkok. ekonomi?" kata Bradlow.

"Hal ini akan membuka segala macam risiko dan membatasi kebebasan bertindak mereka dengan cara yang tidak dapat diterima oleh mereka semua".

Meskipun perbincangan mengenai kemungkinan penggunaan mata uang telah memusatkan perhatian pada pilihan-pilihan untuk menggantikan dolar, duta besar BRICS di Afrika Selatan, Anil Sooklal, mengatakan tujuannya bukanlah untuk mengganti dolar, melainkan memberikan lebih banyak pilihan kepada dunia.

"BRICS tidak anti-Barat. Kami tidak sedang berkompetisi," kata Sooklal.

"Kami juga tidak menentang dolar. Namun yang kami lawan adalah berlanjutnya dominasi dolar dalam interaksi keuangan global," tuturnya.

Weafer mengatakan bahwa apa pun reformasi yang ingin diterapkan BRICS, kelompok tersebut tidak akan memiliki banyak ruang untuk berkembang jika dilihat sebagai pilihan antara Timur dan Barat atau "Barat dan negara lain".

"Saya rasa tidak ada orang yang menginginkan hal itu," katanya.

Mata uang lokal

Dalam mencari alternatif pengganti dolar, Weafer mengatakan BRICS kemungkinan akan mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih besar.

"Kita sudah tahu bahwa 80 persen perdagangan yang dilakukan antara Rusia dan Tiongkok diselesaikan dalam rubel Rusia atau yuan Tiongkok," katanya.

"Rusia juga berdagang dengan India dalam rupee. Jadi Anda tidak berbicara tentang mata uang baru, Anda berbicara tentang menetap di mata uang Afrika Selatan atau mata uang Rusia".

Bahkan di luar kelompok inti BRICS, negara-negara lain telah mulai melakukan perdagangan dengan mata uang lokal. Uni Emirat Arab dan India bulan lalu menandatangani perjanjian yang memungkinkan mereka menyelesaikan pembayaran perdagangan dalam rupee, bukan dolar.

Namun, meluasnya penggunaan mata uang lokal juga menimbulkan tantangan baru: konvertibilitas.

Weafer mengatakan negara-negara yang melakukan lebih banyak perdagangan juga perlu menyimpan lebih banyak cadangan mata uang masing-masing.

"Dan Anda harus bisa mengubahnya menjadi mata uang Anda," katanya.

Hal ini sulit dilakukan di India, karena pengendalian modal mencegah orang membawa uang ke luar negeri tanpa izin. Setelah rupee keluar dari India, rupee masih perlu dikonversi ke mata uang lain, seperti dolar, sebelum dapat dikonversi ke mata uang lokal pilihan.

"Jadi (ada) perubahan besar yang harus dilakukan; India harus menghilangkan pengendalian modal dan kemudian harus ada alternatif terhadap sistem perbankan SWIFT yang diciptakan oleh sistem global, sehingga memungkinkan transfer mata uang ini antar mitra dagang, menghindari sanksi global, yang saat ini akan menghalangi transfer mata uang tersebut," kata Weafer.

"Dan kemudian setiap negara harus memegang lebih banyak mata uang mitra dagangnya. Perubahan-perubahan ini harus diterapkan secara perlahan dan berdasarkan negara demi negara," katanya.

Bradlow mengatakan, negara-negara BRICS yang memiliki lebih banyak cadangan mata uang lokal adalah strategi yang "sangat dipertanyakan" karena mata uang cadangan harus stabil dengan akses ke pasar likuid yang dapat keluar masuk dengan cepat.

"Dolar adalah satu-satunya mata uang yang menawarkan semua manfaat tersebut saat ini," katanya.

Bradlow menambahkan bahwa pertanyaan tentang dengan siapa suatu negara melakukan perdagangan juga akan menentukan apa yang bersedia diterima oleh suatu negara.

Misalnya, Afrika Selatan, yang banyak melakukan perdagangan dengan Tiongkok, mungkin ingin mempertahankan cadangan yuan, namun karena mitra dagang utama lainnya berada di negara-negara Barat, negara ini memerlukan lebih banyak dolar dibandingkan reais Brasil atau rubel Rusia.

Dolar akan tetap menjadi raja

Bagi Sooklal di Afrika Selatan dan para pemimpin BRICS lainnya, alasan penggunaan alternatif terhadap dolar serupa dengan alasan untuk mengubah arsitektur tata kelola global secara umum.

"Kami ingin hidup dalam masyarakat multipolar, dunia multipolar," kata Sooklal.

"Perdagangan tidak lagi didominasi oleh negara-negara yang mendominasi perdagangan pada tahun 70an, 80an, 90an - era tersebut telah berakhir. Kita juga ingin melihat pilihan yang multipolar, dunia keuangan yang multipolar; kami tidak ingin terpaku pada satu atau dua mata uang sebagai mata uang pilihan," imbuhnya.

Sooklal menunjuk pada sistem pembayaran dan penyelesaian Pan-Afrika, sebuah infrastruktur lintas batas untuk memfasilitasi transaksi pembayaran langsung di seluruh benua, sebagai model yang bisa diikuti. Dia mengatakan hal ini akan menghemat sekitar 5 miliar dolar AS per tahun dalam biaya transaksi perdagangan jika dibandingkan dengan hanya menggunakan SWIFT.

Meski begitu, para analis mengatakan dolar akan tetap menjadi raja di masa mendatang.

Menurut Weafer, kita masih "puluhan tahun" lagi dari apa pun yang benar-benar menantang dominasinya.

Dia mengatakan bahwa bahkan jika BRICS menciptakan mata uang bersama, hal ini pada akhirnya mungkin akan berjalan serupa dengan Euro, yang tidak secara serius menantang dominasi dolar.

"Untuk minyak dan komoditas lainnya, harga referensinya adalah harga dolar," kata Weafer, menjelaskan bahwa negara-negara yang menggunakan mata uang alternatif akan tetap menggunakan greenback untuk menentukan nilai barang yang mereka beli dan jual.