Malaysia-Indonesia Kritik Kamboja

KUALA LUMPUR - Malaysia dan Indonesia, dua negara pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean), pada Kamis (13/1) mengkritik perjalanan kontroversial Perdana Menteri Kamboja ke Myanmar yang dilanda konflik pekan lalu. Kritik itu merupakan yang pertama dilontarkan oleh negara-negara anggota Asean setelah perjalanan Hun Sen ke Naypyidaw pada 7-8 Januari lalu.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, mengatakan Hun Sen seharusnya terlebih dahulu berkonsultasi dengan negara anggota Asean lainnya sebelum kunjungan itu. "Malaysia berpendapat bahwa (Hun Sen) berhak mengunjungi Myanmar sebagai kepala pemerintahan Kamboja," kata Menlu Saifuddin Abdullah kepada wartawan pada jamuan makan malam di Kuala Lumpur, ketika ditanya tentang kunjungan Hun Sen ke Myanmar.

"Kami merasa bahwa karena dia sudah menjabat sebagai ketua Asean dan dia mungkin bisa berkonsultasi, mungkin tidak dengan semua pemimpin Asean lainnya dan mencari tahu pandangan mereka tentang apa yang harus dia lakukan jika dia pergi ke Myanmar," imbuh Menlu Malaysia itu, mengacu pada peran Kamboja sebagai pemegang kepemimpinan bergilir Asean pada 2022.

Pada saat bersamaan, seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Indonesia mendesak agar Kamboja untuk tetap berpegang pada apa yang telah disepakati 10 anggota blok regional dalam pertemuan, termasuk konsensus lima poin, untuk menempatkan Myanmar di jalan menuju demokrasi.

"Posisi Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Myanmar hanya boleh diwakili oleh perwakilan non-politik dalam pertemuan Asean selama tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan lima butir konsensus yang disepakati oleh pemimpin Asean tahun lalu," ucap Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Kadir Jailani.
Halaman Selanjutnya....