Malaysia Desak Asean Libatkan Pemerintah Bayangan Myanmar

BANGKOK - Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, kembali mendesak Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Asean) agar melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) untuk membantu menyelesaikan krisis politik negara itu, setelah menjadi tuan rumah pertemuan dengan para pemimpin pemerintah bayangan pada Senin (19/9).

"Asean harus menggunakan kerangka kerja yang telah permainan akhir yang jelas, yaitu mengembalikan demokrasi di Myanmar, yang diwujudkan melalui negosiasi dan partisipasi yang inklusif dan adil dari para pemangku kepentingan utama termasuk NUG dan NUCC," ujar Datuk Seri Saifuddin, berbicara bersama Menteri Hak Asasi Manusia NUG, Aung Myo Min, dan Menteri Komunikasi, Informasi dan Teknologi, Htin Linn Aung, setelah pertemuan mereka di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.

NUCC atau Dewan Konsultatif Persatuan Nasional, terdiri dari kelompok luas pemangku kepentingan Myanmar yang menentang rezim militer dan membantu membentuk demokrasi federal untuk Myanmar.

Saifuddin mengatakan rencana transisi untuk Myanmar mungkin termasuk menulis ulang Konstitusinya. "Dan jika harus ada pemilu lagi, maka pemilu itu harus disepakati oleh para pemangku kepentingan dan yang pasti bukan pemilu yang diumumkan oleh junta," terangnya.

Paling Vokal

Saifuddin telah menjadi pendukung Asean yang paling vokal untuk melibatkan NUG. Pertemuan Senin adalah pertemuan publik keduanya dengan para pemimpin NUG sejak Mei, ketika dia bertemu dengan menteri luar negeri NUG Zin Mar Aung di sela-sela KTT AS-Asean di Washington.

Hadir dalam pertemuan Senin adalah anggota penyelidikan parlemen internasional tentang tanggapan global terhadap krisis Myanmar yang diprakarsai oleh Anggota Parlemen Asean untuk Hak Asasi Manusia (APHR), sekelompok legislator regional.

Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah sipilnya pada 1 Februari tahun lalu, memicu perlawanan massal yang kini berubah menjadi perang saudara di beberapa bagian negara itu. SB/ST/N-3