Malaysia Cabut Keadaan Darurat

KUALA LUMPUR - Menteri Hukum Malaysia, Takiyuddin Hassan, pada Senin (26/7) menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan memperpanjang keadaan darurat virus korona setelah 1 Agustus mendatang. Penyataan Menteri Takiyuddin itu diutarakan saat parlemen bersidang setelah penangguhan selama beberapa bulan.

Pada Januari lalu, Raja Al Sultan Abdullah Riáyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, mengumumkan keadaan darurat nasional pertama di Malaysia untuk memerangi Covid-19, mengikuti saran dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Dikeluarkannya keadaan darurat itu menyebabkan parlemen ditangguhkandan mengakibatkan PM Muhyiddin memerintah dengan peraturan tanpa persetujuan legislatif. Hal ini menyebabkan para kritikus menuding PM Muhyiddin telah menggunakan krisis untuk menghindari mosi tidak percaya dan untuk mempertahankan koalisinya yang lemah.

Sementara itu para analis politik mengatakan diakhirinya keadaan darurat itu sudah diperkirakan mengingat raja kemungkinan tidak akan menyetujui perpanjangan.

Terlepas dari keadaan darurat dan penguncian nasional, penularan Covid-19 di Malaysia semakin akibat merebaknya varian Delta yang sangat menular. Pada Minggu (25/7) kasus Covid-19 di Malaysia menembus angka satu juta dan angka kematian mencapai 8.000 kasus.

Menghadapi kemarahan publik yang meningkat dan tekanan dari raja, PM Muhyiddin setuju untuk membuka kembali legislatif untuk bersidang lima hari sebelum keadaan darurat secara resmi dicabut.

Dalam pidatonya dihadapan anggota legislatif, PM Muhyiddin membela upaya penanganan pemerintahannya terhadap pandemi dengan mengatakan bahwa ia memahami kecemasan publik di tengah lonjakan kasus Covid -19 ini.

"Bantuan ekonomi telah didistribusikan ke keluarga-keluarga miskin dan bisnis-bisnis yang terkena dampaklockdown. Program-program vaksinasi juga telah dipercepat dengan mayoritas penduduk diharapkan akan telah divaksinasi pada akhir tahun," kata dia.

"Pemerintah ini tidak sempurna tetapi tidak duduk diam dan melihat masyarakat menderita, dan kami akan terusbertindak untuk menyelamatkan nyawa," imbuh PM Malaysia itu.

Pemogokan Dokter

Terkait dengan situasi penanganan pandemi Covid-19 di Malaysia, pada Senin dilaporkan bahwa ratusan dokter junior di rumah sakit Malaysia yang dikelola pemerintah, melakukan pemogokan. Mereka mogok untuk menuntut jaminan pekerjaan dan peluang kerja yang lebih baik.

Para dokter yang terikat kontrak untuk jangka waktu tertentu itu mengatakan bahwa jaminan kesehatan mereka lebih buruk daripada staf pegawai negeri padahal mereka berada di garis depan dalam perang melawan Covid-19.

"Kami menuntut hak yang sama dan menjadi dokter tetap," kata seorang petugas medis di rumah sakit pemerintah yang merawat pasien Covid-19 di luar Kuala Lumpur.

Di Malaysia saat ini ada lebih dari 23.000 dokter kontrak atausekitar 45 persen dari total dokter medis dalam sistem perawatan kesehatan publik. Pekan lalu, pemerintah mengatakan akan memperpanjang kontrak dokter junior hingga empat tahun dalam upaya untuk mencegah terjadinya aksi protes. AFP/I-1