“Makan Tabungan" Picu Kemiskinan dari Kelas Menengah

JAKARTA - Tren "makan tabungan" yang kian marak saat ini harus segera diatasi oleh pemerintah karena dapat memicu angka kemiskinan baru dari kelas menengah. Saat ini, kelas menengah dalam kondisi sangat rentan.

Ketika kehilangan pekerjaan, maka mereka akan menggunakan dana di tabungan untuk memenuhi kebutuhan alias "makan tabungan". Fenomena makan tabungan menunjukkan potensi pelemahan konsumsi ke depannya.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan kondisi ini makin diperparah dengan pelemahan rupiah terhadap dollar AS. "Ini memicu kenaikan harga produk yang import content-nya tinggi," tegasnya kepada Koran Jakarta, Kamis (27/6).

Karena itu, menurut Awan, perlu akselerasi swasembada pangan dan intensifikasi pertukaran lokal. Konkret dari intensifikasi pertukaran lokal dalam bentuk jual beli produk lokal di dalam wilayah, semacam pasar komunitas.

"Ini menjadi jaring pengaman ekonomi, mengurangi kebergantungan. Selain itu, tujuan lainnya agar sumber daya tidak banyak tersedot ke luar," ucap Awan.

Dalam kegiatan ini, pemerintah juga harus terlibat, jangan juga hanya mengandalkan belanja masyarakat di pasar komunitas tersebut. Belanja APBN/APBD perlu dialokasikan dalam skema tersebut.

Fenomena "makan tabungan" ini, terang Awan, artinya sebentar lagi mereka akan jatuh miskin, apabila tidak ada tambahan pemasukan lagi. Mereka hanya bisa bertahan sejauh tabungannya masih ada sehingga harus segera teratasi.

Pemerintah harus benar-benar turun membantu untuk mencegah bertambahnya angka kemiskinan. "Perlunya alokasi belanja APBN/APBD untuk penggunaan produk-produk dan jasa lokal/dalam negeri. Kemudian, pemberian insentif fiskal bagi pelaku UMKM," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Etika Karyani, mengatakan tertekannya belanja masyarakat menengah ke bawah itu dipicu kenaikan biaya cicilan setelah pandemi Covid-19. Apalagi, bank juga langsung merespons kenaikan suku bunga acuan dengan penyesuaian suku bunga kredit.

Etika mengatakan belanja kelas menengah dan bawah masih ditopang oleh tabungan. Fenomena "makan tabungan" sudah terjadi sejak kuartal IV-2023. Hal itu mengindikasikan adanya pelemahan daya beli.

"Dengan demikian maka kita bisa mengatakan bahwa cicilan utang meningkat, daya beli masyarakat menengah ke bawah ini kian tergerus karena adanya peningkatan pendapatan mereka tidak sejalan dengan naiknya harga-harga," tutur Etika.

Kontribusi UMKM

Selain kelas menengah, sektor yang juga berkontribusi pada pergerakan ekonomi adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada 2023, pelaku UMKM sudah mencapai sekitar 66 juta dan berkontribusi 60 persen dari pendapatan domestik bruto Indonesia.

UMKM, jelasnya, terus menghadapi hambatan dalam mengakses kredit atau kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Di sisi lain, penyaluran kredit UMKM masih dalam tahap pemulihan setelah pandemi Covid-19 sehingga perlu adanya perbaikan dari sektor riil.