Mahathir Menang

Hasil pemilihan umum Malaysia yang digelar Rabu (9/5) mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, hampir semua lembaga survei yang melansir hasil penelitiannya seminggu, bahkan sehari menjelang pencoblosan, menyatakan koalisi Barisan Nasional di bawah kepemimpinan petahana Perdana Menteri Najib Razak akan menjadi pemenang pesta demokrasi itu.

Tapi, realitas berbicara lain. Pesta demokrasi itu tidak ditentukan oleh hasil survei. Rakyat Malaysia lebih banyak memilih kelompok oposisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad. Hasil resmi menunjukkan bahwa Pakatan Harapan memenangkan 113 kursi dari 222 kursi parlemen. Ini merupakan gabungan dari Partai Keadilan Rakyat dengan 104 kursi dan 9 kursi dari Democratic Action Party.

Selain itu, dukungan tambahan terhadap Pakatan Harapan dan Mahathir datang dari Partai Warisan Sabah yang memperoleh delapan kursi serta satu dari independen. Kandidat independen yang menang itu adalah P Prabakaran, yang didukung Pakatan Harapan setelah kandidat dari Pakatan Harapan, yaitu Tian Chua, terdiskualifikasi.

Sedangkan Barisan Nasional di bawah pimpinan Najib Razak hanya mendapatkan 79 kursi. Kekalahan Najib dari sang guru, Mahathir Mohamad, itu tak hanya mengakhiri jabatannya, tetapi juga menjungkalkan Barisan Nasional yang sudah 60 tahun berkuasa di Malaysia. Banyak sebab mengapa Najib Razak dan Barisan Nasional yang dahulu amat kuat bisa dijungkalkan Mahathir, politisi veteran berusia 92 tahun. Saat naik ke tampuk kekuasaan pada 2009, Najib yang juga putra salah satu pendiri Malaysia, dilihat sebagai sosok reformis.

Di masa jabatan pertamanya, Najib tak banyak melakukan perubahan, misalnya mengganti undang-undang keamanan yang dikritik sebagai sarana memberangus perbedaan. Langkah ini menawarkan harapan adanya perubahan taktik represif United Malays National Organization (UMNO), partai dominan dalam koalisi Barisan Nasional. Namun, setelah merebut masa jabatan kedua pada 2013, Najib berubah. 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah lembaga investasi yang didirikan Najib untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, justru menjadi masalah ketika diketahui uang milik lembaga itu raib.
Halaman Selanjutnya....