
Mahalnya Pembersihan Sampah Ruang Angkasa
Foto: ESA / AFPAda dua pertimbangan besar saat berbicara tentang pencegahan penyebaran puing sampah luar angkasa di orbit Bumi. Salah satu pilihannya adalah teknologi pembersihan.
Perusahaan dan inisiatif berbagai pemerintah berupaya mengembangkan cara untuk menyeret puing keluar dari orbit, seperti Drag Augmentation Deorbiting Subsystem, atau ADEO, yang dikembangkan oleh Badan Antariksa Eropa (ESA).
ESA / AFP
Perusahaan teknologi High Performance Space Structure Systems, atau HPS GmbH. Prototipe layar pengereman berhasil dikerahkan dari satelit ION pada Desember 2022, menurut ESA. Teknologi layar “memberikan metode pasif deorbiting dengan meningkatkan efek hambatan permukaan atmosfer,” kata rilis ESA, dengan tujuan menyebabkan satelit yang tidak berfungsi turun lebih cepat dan terbakar di atmosfer Bumi tanpa puing.
“Namun, metode ini bersifat eksperimental dan sangat mahal,” kata Dr. Nilton Renno, seorang profesor ilmu iklim dan antariksa serta teknik di Universitas Michigan. Ia tidak jelas siapa yang bersedia membayarnya.
Pertimbangan kedua adalah regulasi. Selama bertahun-tahun, para pakar kebijakan antariksa telah menelusuri berbagai upaya untuk mengadopsi pedoman internasional baru atau undang-undang nasional yang bertujuan untuk mencegah perusahaan antariksa atau pelaku kejahatan bertindak tidak bertanggung jawab.
Ada beberapa upaya yang sedang dilakukan. Pada bulan September, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Pakta untuk Masa Depan. Dokumen yang diadopsi oleh negara-negara anggota tersebut mencakup maksud bagi negara-negara untuk “membahas pembentukan kerangka kerja baru untuk lalu lintas antariksa, puing-puing antariksa, dan sumber daya antariksa melalui Komite Penggunaan Antariksa Secara Damai.”
Badan Antariksa Eropa
Bahasanya tampak samar-samar, dan para pakar kebijakan antariksa menunjukkan bahwa PBB tidak memiliki sarana penegakan hukum. Mungkin yang lebih praktis, kata Renno, adalah bagi masing-masing negara untuk mengadopsi undang-undang bagi para pemangku kepentingan antariksa. Ia yakin Amerika Serikat harus mengambil peran kepemimpinan dalam proses tersebut.
Reddy dari Universitas Arizona setuju. “Saya pikir kekhawatiran terbesar adalah kurangnya regulasi,” katanya. “Saya pikir memiliki beberapa norma dan pedoman yang (diusulkan) oleh industri akan sangat membantu,” tambahnya. hay
Berita Trending
- 1 Cegah Tawuran dan Perang Sarung, Satpol PP Surabaya Gencarkan Patroli di Bulan Ramadan
- 2 Gawat, Kredit Macet Pinjol Kian Mengkhawatirkan, Jumlahnya Sangat Fantastis
- 3 AWS Dorong Inovasi Melalui Pendidikan Berbasis STEAM
- 4 Gagal Eksplorasi, Kampus Urung Kelola Tambang
- 5 KLH dan Norwegia Bahas Perluasan Kerja Sama Bidang Lingkungan
Berita Terkini
-
Waspada! Ahli Peringatkan Headphone Nirkabel Bisa Pancarkan Radiasi yang Berdampak Kesehatan
-
Penelitian: Brokoli Ternyata Bisa Hambat Tumbuhnya Uban
-
Gandeng Ryan Tedder, HYBE Bakal Bentuk Boygrup Berbasis di AS
-
Hanung Bramantyo: Bikin Film Komedi Itu Tidak Mudah!
-
Wamenekraf Tekankan Pentingnya Kuasai Bahasa Dunia Digital