Macron Umumkan Darurat Ekonomi dan Sosial

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berjanji akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru berupa paket bantuan miliaran Euro bagi warga miskin. Janji ini disampaikan untuk meredam aksi unjuk rasa yang telah berlangsung lebih dari 3 pekan.

PARIS - Presiden Emmanuel Macron, pada Senin (10/12) mengumumkan keadaan darurat ekonomi dan sosial di Prancis serta mengeluarkan kebijakan pemberian paket bantuan ekonomi untuk meredam aksi unjuk rasa yang dipicu rencana kenaikkan pajak dan melonjaknya beban biaya hidup. Kebijakan itu digelontorkan setelah aksi unjuk rasa antipemerintah meluas di beberapa kota dan menimbulkan kerusuhan di Ibu Kota Paris.

"Saya bersedia turut bertanggung jawab atas terjadinya krisis ini," pidato Presiden Macron di Istana Kepresidenan Elysee. "Saya menyadari telah menyakiti Anda semua karena pernyataan saya," imbuh dia.

Dalam pidato dengan durasi 15 menit yang disiarkan secara nasional itu, Presiden Macron menekankan bahwa aksi protes dari rakyatnya bisa mengakibatkan masalah jangka panjang. Tak mau hal itu terjadi, Presiden Macron pun mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang isinya janji untuk menggelontorkan paket bantuan miliaran Euro bagi warga miskin.

Dijelaskan oleh Macron bahwa paket bantuan itu akan dialokasikan untuk menaikkan batas upah minimum senilai 100 Euro yang efektif berlaku tahun depan. Sebelumnya pemerintah Prancis telah membatalkan kenaikan pajak BBM yang mulai berlaku Januari 2019 dan pembatalan ini merupakan tuntutan utama dari para pengunjuk rasa.

Keputusan Presiden Prancis dipuji oleh ketua parleman dari partai penyokong Macron, Republic on the Move, Richard Ferrand. "Stabilitas Prancis merupakan prioritas setelah aksi protes atas lebarnya jurang sosial akibat perbedaan pendapatan. Kita tak bisa terus menerus hidup seperti ini," komentar Ferrand saat sesi wawancara dengan radio RTL.

Merespons situasi krisis di negaranya, Macron yang baru berkuasa selama 18 bulan, pada awal pekan ini melakukan perundingan mengenai krisis ini dengan anggota kabinet, pemimpin parlemen, perwakilan bisnis dan buruh, serta pejabat regional.

Putusan pemerintah Prancis untuk membatalkan kenaikan pajak BBM pada pekan lalu telah gagal membendung aksi unjuk rasa susulan yang hingga saat ini telah memasukan pekan ke-4. Perwakilan pengunjuk rasa mengatakan bahwa pembatalan kenaikan pajak BBM merupakan tawaran yang terlalu kecil dan terlambat disodorkan. Akhir pekan lalu, pengunjuk rasa justru menyuarakan agar pemerintah bertindak lebih serius untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dibuka Kembali

Pada bagian lain, komisi monumen Prancis, pada Selasa (11/12) mengumumkan bahwa monumen terkemuka yang ada di Champs-Elysees, Paris, yaitu Arc de Triomphe, akan kembali dibuka untuk umum. Monumen ini ditutup pada Minggu (9/12) setelah terjadi aksi vandalisme saat terjadi aksi unjuk rasa yang rusuh pada Sabtu (1/12).

Selain melakukan aksi corat-coret, pengunjuk rasa yang rusuh telah melakukan perusakan pada ruang display yang ada di bawah tanah monumen ini, dan mencuri medali dan barang-barang lainnya.

Selain itu, mereka juga menyumpal obor abadi yang dinyalakan untuk mengenang pahlawan perang tak dikenal. Bahkan ada pengunjuk rasa yang naik ke atas monumen itu hanya untuk sekadar berswafoto.

"Monumen Arc de Triomphe dibuka kembali setelah dipulihkan dan diperbaiki dan alat pengamanan berfungsi dengan baik," demikian pernyataan komisi itu. AFP/I-1