LPG 3 Kg Harus Tepat Sasaran

Peredaran subsidi LPG pada sektor di luar kelompok masyarakat kurang mampu saat ini masih marak.

Jakarta akarta akartaakarta - PT Pertamina (Persero) meminta penggunaan lequified petroleum gas (LPG) subsidi tepat sasaran. Perusahaan tersebut menyesalkan maraknya peredaran subsidi LPG pada sektor di luar kelompok masyarakat kurang mampu.

External Communicatin Manager Pertamina, Arya Dwi Paramita, menegaskan saat ini semakin banyak penggunaan LPG 3 kg oleh masyarakat mampu, termasuk usaha nonmikro, bisnis laundry, dan pompa air untuk pertanian.

"Banyak konsumen LPG subsidi yang tidak tepat sasaran. Kami perlu mengingatkan kembali bahwa peruntukan LPG 3 kg hanya untuk masyarakat miskin, usaha mikro, dan kapal nelayan kecil," tegasnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Arya, Pertamina berupaya menambah suplai di luar alokasi normal dan menggelar operasi pasar dan pasar murah dengan menggandeng pemerintah daerah (pemda) setempat. Bahkan untuk beberapa daerah, pemda secara agresif menggelar sidak kepada usaha-usaha yang seharusnya tidak menggunakan LPG 3 kg dan mengalihkan penggunaannya ke bright gas 5,5 kg.

Pertamina menambahkan masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg di beberapa jaringan distribusi, seperti di pangkalan resmi Pertamina dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Apabila menemukan indikasi penimbunan LPG 3 kg, ataupun kelangkaan di wilayahnya agar dapat melaporkan kepada nomor pengaduan (contact) Pertamina.

"Agar kami dapat menindaklanjuti, mohon laporan disampaikan secara lengkap dan sedetail mungkin, terutama terkait lokasi yang mengalami kelangkaan sampai level kecamatan," kata Arya.

Pertamina memastikan pasokan LPG, baik subsidi maupun nonsubsidi aman untuk 16 hari ke depan. Menanggapi maraknya pemberitaan mengenai ketersediaan LPG subsidi 3 kg, Arya menegaskan, berdasarkan data secara nasional, pada akhir Agustus 2018, Pertamina menambah suplai LPG hingga rata-rata empat persen di atas normal.

Wilayah Jakarta, terangnya, mengalami lonjakan permintaan cukup tinggi. Terkait itu, perseroan menambah alokasi LPG 3 kg hingga 15 persen. "Bulan ini ada tren peningkatan permintaan di masyarakat. Konsumsi rumah tangga naik untuk kebutuhan menjelang dan sesudah perayaan Idul Adha," ujarnya.

Alih Kelola

Sementara itu, sejak April 2018, Pertamina ditugaskan pemerintah mengelola delapan wilayah kerja (WK) terminasi yang berakhir pada 2018. Salah satu WK terminasi yang diserahkan ke Pertamina adalah Southeast Sumatera (SES) yang sebelumnya dikelola CNOOC SES Ltd. WK SES yang terletak sekitar 90 km dari pantai Jakarta itu akan berakhir masa kontraknya setelah 5 September mendatang.

Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan kajian operasi dan Quality, Health, Safety, Security & Environment (QHSSE) serta beberapa kali melakukan kunjungan lapangan guna memastikan kelancaran alih kelola pasca-terminasi WK SES.

"WK SES merupakan salah satu penyumbang produksi migas terbesar di Indonesia. Kepercayaan pemerintah menyerahkan pengelolaan WK ini ke Pertamina merupakan tantangan, dan kami siap menjawab tantangan tersebut dengan mencanangkan operational excellence," pungkas PTH Direktur Utama PHE, Huddie Dewanto.

ers/E-10