Libatkan Siswa Dalam Kegiatan Belajar di Masyarakat

SURABAYA - Tantangan perguruan tinggi di Indonesia saat ini adalah menciptakan siswa sekaligus mahasiswa yang memiliki kultur belajar, bukan hanya kultur sekolah. Selama ini, kampus gagal membedakan antara sekolah (schooling) dan belajar (learning), sehingga mahasiswa tidak kuat dalam berpikir.

Hal tersebut mengemuka dalam sarasehan dan diskusi kebangsaan tentang "Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Kehidupan Kebangsaan Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial", dalam rangka peringatan Dies Natalis Universitas Airlangga (Unair) ke-63, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (9/11).

Hadir dalam sarasehan tersebut di antaranya, Guru Besar Sosiologi Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Bagong Suyanto, Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan ITS, Daniel M Rosyid, dan perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Syamsidar Thamrin.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan ITS, Daniel M Rosyid, berpendapat, sebaiknya setiap anak-anak sekolah sering dilibatkan dalam kegiatan belajar di masyarakat serta mengetahui langsung masalah yang ada di sana.

Hal senada juga diungkapkan oleh Syamsidar. Menurutnya, pendidikan di Indonesia kurang mengajarkan anak untuk memiliki sifat kompetitif. Karena itu, yang terjadi, sebagian besar anak kurang memiliki motivasi untuk mengungguli prestasi-prestasi anak lain yang bermunculan.

"Berpikirlah untuk jadi kompetitornya pendiri Facebook, Mark Elliot Zuckerberg, bukan bekerja untuk Facebook. Mestinya, anak-anak kita dilatih untuk berpikir ke sana," tegas dia.

Harus Peka

Guru Besar Sosiologi Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bagong Suyanto, menilai bahwa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah McDonaldisasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi mencetak lulusan seperti prinsip-prinsip restoran cepat saji sehingga banyak masalah sosial yang tidak dapat dipecahkan melalui prasangka ilmiah semata. "Padahal tantangan kita membuat lulusan yang peka, kritis, dan memiliki empati, Bukan hanya sibuk membangun kokohnya kurikulum, " tandasnya.

Menghadapi revolusi industri 4.0, lanjut Bagong, tak hanya kelompok menengah ke atas yang diajak untuk maju mengikuti era itu. Namun, masyarakat kelompok menengah ke bawah juga harus menjadi perhatian, terutama kesejahteraannya. Sebab, berdasarkan data yang ada, sebanyak 70 persen penduduk di Indonesia hanya menempuh pendidikan jenjang SD-SMP.

Selain itu, lanjutnya, ketimpangan ekonomi yang tinggi juga ditunjukkan dalam data yang pernah dirilis Oxfam Indonesia bersama International NGO Forum on Indonesia Development pada Februari lalu. Harta yang dimiliki empat orang terkaya di Indonesia setara, bahkan gabungan harta lebih dari 100 juta warga miskin di Indonesia. "Hal itu menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi," kata Bagong.

Dalam kesempatan itu, Bagong, juga menyinggung banyak tentang kebijakan pemerintah yang kurang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Ia mencontohkan sedikitnya program dan gagasan yang berorientasi kapada masyarakat miskin.

Bagong mengambil contoh konsep Go Green yang diusung Pemkot Surabaya dengan melarang warga beraktivitas di bantaran Kali Mas, termasuk MCK. Dalam praktiknya, aktivitas MCK di bantaran Kali Mas muncul lantaran para pemukim tidak memiliki MCK pribadi. "Warga dilarang beraktivitas di bantaran kali, di sisi lain, Pemkot Surabaya tak memberikan fasilitas yang memadai.

"Hal tersebut, kata Bagong, menunjukkan bahwa pemerintah abai terhadap kesejahteraan warganya. "Pejabat harus berempati, learning from the people, belajar dari masyarakat. Tapi, yang dilakukan sekarang, memberi 'pelajaran' kepada orang miskin. Kota ini makin indah, tapi juga kian memarjinalkan orang miskin," pungkasnya. SB/E-3