Lewat Literasi Digital ASN Provinsi Kaltim Makin Cakap Digital

JAKARTA -Kegiatan literasi digital yang diselenggarakan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintahan daerah tingkat satu dan dua di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah menuju Indonesia #MakinCakapDigital.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni saat membuka kegiatanliterasi digital mengatakan sektor pemerintahan di lingkungan ASN provinsi ini merupakan salah satu upaya literasi digital untuk sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi olehKemenkominfo.

"Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.Kami mengimbau peserta untuk tetap menjaga perilakunya di dunia digital. Ketika kita bermain di dunia digital jangan lupa pakaian kita adalah ASN. Kita tidak bisa menggunakan media digital sebagai media ekspresi personal ketika kita sedang menggunakan media pemerintah," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/2).

Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto, turut menghadiri kegiatan secara daring dan menyampaikan netralitas ASN menjelang pemilihan umum tahun 2024 harus sangat diperhatikan karena sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut dengan konsekuensi yang sesuai apabila aturan tersebut dilanggar.

"Kita (ASN) tidak boleh mengkampanyekan ataupun mempromosikan di media sosial para peserta pemilihan umum yang akan dilakukan tahun depan," tegasnya.

Bonifasius juga menjelaskan bahwaSurvei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 yang menunjukkan kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00. Berdasarkan hal tersebut, tingkat literasi digital di Indonesia masih berada dalam kategori "sedang".

"Karenanya kami berkolaborasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk ASN di Provinsi Kaltara yang berlangsung pada 21-23 Februari.

Sedangkan Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono, menjelaskan masyarakat khususnya ASN sedang menghadapi era perubahan yang disebut volatile atau tidak stabil, Uncertainty atau tidak pasti, complexity atau rumit, dan ambiguity atau ambigu (VUCA). Hal tersebut tidak boleh menjadi halangan bagi ASN untuk bekerja.

"Mari kita konversi kondisi tersebut dari volatile menjadi vision, uncertainty menjadi understanding, complexity menjadi clarity, ambiguity menjadi agile," jelasnya.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Kota Samarinda dan diikuti oleh 50 ASN Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemprov Kaltim yang hadir secara langsung pada hari pertama, dengan target capaian sebanyak 18.000 ASN Kaltim terliterasi digital. Kegiatan ini juga dapat diikuti secara luring maupun daring melalui live streaming Youtube dan zoom. Tujuannya, meningkatkan kompetensi ASN di Provinsi Kaltim dalam bidang teknologi digital.

Hari pertama kegiatan literasi digital untuk ASN di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dua batch yang diisi oleh beberapa narasumber nasional yang kredibel. Topik-topik yang diangkat dalam setiap batch mencakup empat pilar literasi digital, yaitu Budaya Digital, Etika Digital, Kecakapan Digital, dan Keamanan Digital

Kepala Laboratorium Psikologi Universitas Bina Nusantara (Binus), Cornelia Istiani, dalam paparannya mengenai budaya digital menyampaikan perlu adanya penguatan integritas level individu ASN.

"Integritas merupakan sarana individu mengekspresikan eksistensi dirinya yang bersifat substansi sebagai aparatur pemerintah. Karna salah satu unsur penting dari transformasi digital itu manusianya bukan teknologinya," jelasnya.

Topik selanjutnya mengenai Etika Digital diisi oleh Direktur Pelatihan Indonesian Center of Ethics (Pusat Etika Indonesia), Johannes Haryatmoko. Dalam paparannya Haryatmoko menjelaskan bahwa etika digital dibutuhkan oleh ASN untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawabnya.

"Bagaimana etika komunikasi ini membantu kita untuk bersungguh-sungguh menggunakan media digital agar mempunyai makna bagi ASN dalam meningkatkan pelayanan publik yang konkret," jelasnya.